Strategi pengelolaan pesisir dan laut Solor Alor terpadu (bag 2)



Posted on 29 March 2012  | 
pengelolaan laut dan wilayah pesisir akan melindungi nelayan kecil, sebagai porsi utama penyokong perikanan Indonesia
© WWF-Indonesia/Dwi Ariyogagautama Enlarge
Oleh: Ridha Hakim

(bagian 2 dari 2 tulisan)

<< Tulisan sebelumnya

Untuk mengimplementasikan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu di tataran praktis (kebijakan dan program) maka setidaknya ada lima strategi yang perlu diperhatikan, yaitu :

  1. Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, termasuk di dalamnya integrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten
  2.  Mengacu pada Prinsip-prinsip dasar dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu
  3. Proses Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu
  4. Elemen dan Struktur Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu
  5. Penerapan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Strategi pertama; suatu kawasan pembangunan yang berkelanjutan memiliki empat dimensi, yaitu : ekologis, sosial-ekonomi-budaya, sosial-politik, dan hukum serta kelembagaan. Dimensi ekologis menggambarkan daya dukung suatu wilayah pesisir dan lautan (supply capacity) dalam menopang setiap pembangunan dan kehidupan manusia, sedangkan untuk dimensi ekonomis-sosial dari pembangunan berkelanjutan mempresentasikan permintaan terhadap SDA dan jasa-jasa lingkungan dimana manfaat dari pembangunan wilayah pesisir seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal sekitar program terutama yang termasuk ekonomi lemah.

Untuk Dimensi Sosial-politik, pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik demokratis dan transparan, tanpa kondisi politik semacam ini, niscaya laju kerusakan lingkungan akan melangkah lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penegakan dimensi Hukum dan kelembagaan, Sistem peraturan dan perundang-undangan yang berwibawa dan kuat akan mengendalikan setiap orang untuk tidak merusak lingkungan pesisir dan lautan.

Strategi kedua; pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, ada 15 prinsip dasar yang sebagian besar mengacu Clark (1992) yaitu :

  1. Wilayah pesisir adalah suatu sistem sumberdaya (resource system) yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya.
  2.  Air merupakan faktor kekuatan pemersatu utama dalam ekosistem pesisir.
  3. Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan dan dikelola secara terpadu.
  4.  Daerah perbatasan laut dan darat hendaknnya dijadikan faktor utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir.
  5.  Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif.
  6. Fokus utama dari pegelolaan wilayah pesisir adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama.
  7. Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam suatu program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. 
  8. Semua tingkatan di pemerintahan dalam suatu wilayah harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir.
  9. Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir.
  10. Evaluasi pemanfaatan ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat lokal dalam program pengelolaan wilayah pesisir.
  11. Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
  12. Pengelolaan multiguna (multiple uses) sangat tepat digunakan untuk semua sistem sumberdaya wilayah pesisir.
  13. Pemanfaatan multiguna (multiple uses) merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan
  14. Pengelolaan sumberdaya pesisir secara tradisional harus dihargai.
  15. Analisis dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Strategi ketiga; proses perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu pada dasarnya ada tiga langkah utama, yaitu : (1) Perencanaan, (2) implementasi, serta (3) Pemantauan dan Evaluasi.

Strategi keempat; agar mekanisme atau proses Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan  Secara Terpadu dapat direalisasikan dengan baik perlu dilengkapi dengan komponen-komponen yang diramu dalam suatu piranti pengelolaan (management arrangement) sebagai raganya. Pada intinya, piranti pengelolaan terdiri dari piranti kelembagaan dan alat pengelolaan. Piranti kelembagaan menyediakan semacam kerangka (frame work) bagi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan dan penerapan segenap alat pengelolaan.

Meskipun rancangan dan praktek Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu bervariasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, namun dapat disimpulkan bahwa  keberhasilan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu memerlukan empat persyaratan utama, yaitu : (1) kepemimpinan pionir (initial leadership), (2) piranti kelembagaan, (3) kemapuan teknis (technical capacity), dan (4) alat pengelolaan.

Penerapan keempat persyaratan ini bervariasi dari satu wilayah dengan wilayah lain, bergantung pada kondisi geografi, demografi, sosekbud dan politik (termasuk politik lokal).

Strategi kelima;
untuk mengatasi konflik perencanaan pengelolaan pesisir, maka perlu diubah sistem perencanaannya, yaitu dari perencanaan sektoral ke perencanaan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat terkait di pesisir. Semua instansi sektoral, Pemda dan stakeholder terkait harus menjustifikasi rencana kegiatan dan manfaat yang akan diperoleh, serta mengkoordinasi kegiatan tersebut dengan kegiatan sektor lain yang sudah mapan secara sinergis. Dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah yang diantaranya ditandai dengan lahir dan diberlakukannya UU Pemerintah Daerah, yang didalamnya mencakup pengaturan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya kelautan (pesisir dan lautan), diharapkan dapat membawa angin segar sekaligus menjadi mometum untuk melaksanakan pembangunan, pendayagunaan, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara yang lebih baik, optimal, terpadu serta berkelanjutan.

Dan jika semua strategi tersebut bisa diwujudkan maka bukan tidak mungkin bahwa “tumpuan masa depan mereka memang ada di laut”.   Terlebih lagi, saat ini ketiga kabupaten tersebut memiliki semangat yang sama untuk kembali melihat sektor kelautan sebagai sektor utama dan unggulan dalam pembangunan ekonomi daerah.  Seperti yang ditegaskan Bupati Flores Timur, “tidak ada pilihan bagi kami, Flores Timur harus mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis kelautan”. Ini adalah niat, sebuah cita-cita, yang akan mengiringi perjalanan kami dalam membangun daerah ini.    Sebuah bentuk kesadaran akan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir dan laut menuju ke arah yang lebih baik dan sebagai tumpuan masa depan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kontak:
Ridha Hakim (rhakim@wwf.or.id) Pimpinan Program Alor Solor

pengelolaan laut dan wilayah pesisir akan melindungi nelayan kecil, sebagai porsi utama penyokong perikanan Indonesia
© WWF-Indonesia/Dwi Ariyogagautama Enlarge
Penangkapan ikan tuna sirip kuning adalah salah satu aktivitas perikanan penting di wilayah Alor Solor. Penanganan yang tidak benar akan menurunkan kualitas, namun begitu pula sebaliknya.
© WWF-Indonesia / Dwi A GAUTAMA Enlarge
Info Sheet SOLAR Project
© WWF-Indonesia Enlarge

Comments

blog comments powered by Disqus