Satgas Konflik Gajah Kalimantan Perlu Dukungan Atasi Konflik Gajah dan Manusia



Posted on 21 January 2013  | 
Anggota Satgas konflik gajah dan manusia melakukan simulasi penggiringan gajah ke habitatnya.
© WWF-Indonesia Enlarge
Nunukan, 18 Januari 2013. WWF-Indonesia melakukan kegiatan pelatihan bagi para anggota Satuan Tugas (Satgas) penanganan konflik Gajah Kalimantan lanjutan, yakni guna meningkatkan kapasitas mereka dalam hal penggiringan gajah ke habitatnya agar tidak berkonflik di wilayah permukiman dan perkebunan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan pada 15-16 Januari 2013 di Kecamatan Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.
 
Konflik gajah dan manusia (human-elephant conflict) di Kalimantan timbul akibat konversi  hutan menjadi areal pengembangan perkebunan kelapa sawit dan industi kayu (HPH/HTI), karena seluruh habitat gajah berada di luar kawasan konservasi. Dari data WWF-Indonesia, populasi Gajah di Kalimantan tidak terlalu besar, antara 20-80 ekor. Namun akibat menyempitnya habitat Gajah tersebut, terjadilah konflik gajah sejak 2005 hingga saat ini. Dari catatan WWF-Indonesia, sejak 2005 hingga 2010 sekitar 16.000 tanaman sawit milik perusahaan dan masyarakat rusak diserang Gajah, dan tercatat  11 desa di Kecamatan Tulin Onsoi merupakan daerah rawan terhadap serangan Gajah.
 
Untuk mengurangi risiko konflik gajah dan manusia, WWF-Indonesia bekerja sama dengan BKSDA Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Nunukan memfasilitasi pembentukan Satgas Penanganan Konflik Gajah Kalimantan pada Februari 2012 lalu. Anggota Satgas berasal dari masyarakat lokal yang bertugas melakukan pencegahan dan penanganan konflik. Melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Pemerintah Kabupaten Nunukan nomor 188.45/795/XI/2012, ditetapkan sebanyak 33 orang yang sudah dilatih menjadi anggota Satgas penanggulangan konflik gajah. Untuk keberlangsungan kinerja anggota Satgas dibutuhkan peran dari berbagai pihak, baik dari Pemeritah Daerah Nunukan, BKSDA Kaltim dan LSM, maupun dukungan dari pihak-pihak terkait lainnya, seperti sektor swasta, yakni perusahaan perkebunan (kelapa sawit) dan kehutanan (HPH dan HTI).
 
“Pada pelatihan kali ini anggota Satgas dibekali pengetahuan mengenai penggunaan alat Radio HT (Handy Talky), penggunaan GPS (Global Position System), serta cara merakit dan menggunakan meriam karbit untuk mengusir gajah. Selain itu, mereka juga dilatih pengetahuan membuat laporan dari hasil kegiatan penanganan konflik gajah. Dalam praktiknya, peserta dibagi dalam 4 kelompok (Kijang 1, Kijang 2, Kijang 3, dan Kijang 4) dan melakukan simulasi penggiringan gajah yang berkonflik ke habitat utama gajah. Riuh suara dentuman meriam karbit pun tak terhindarkan dan memekakkan telinga, masing-masing kelompok secara terkoordinasi melakukan pengusiran gajah melalui radio HT, dan sebagian anggota kelompok melakukan pemetaan wilayah melalui alat GPS,” papar Agus Suyitno, Officer Mitigasi Konflik Gajah-Manusia, WWF Kalimantan Timur.
 
Ia menambahkan, “Tahun ini anggota Satgas telah diberikan bantuan alat berupa 4 radio HT, 2 GPS, 9 senter, dan 32 meriam karbit. Mereka diharapkan dapat menjaga dan memelihara peralatan yang telah diberikan tersebut serta lebih giat lagi dalam melakukan koordinasi dan aksi penanganan konflik gajah yang terjadi di wilayah tinggal mereka.”
 
Kornelius Kanain, Ketua Satgas Penanganan Konflik Gajah Kecamatan Tulin Onsoi, menungkapkan, “Saat ini anggota Satgas sudah semakin aktif. Selain pembinaan dari WWF-Indonesia, Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) telah memberikan dukungan dana operasional kepada Satgas untuk melakukan penanganan konflik gajah di sepanjang 2012. Tahun ini kami berharap bantuan dan dukungan tersebut terus berlanjut, bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi. Saat ini kami sangat membutuhkan bantuan dan peran serta dari pihak swasta yang beroperasi di wilayah administrasi Kecamatan Tulin Onsoi, seperti perusahaan perkebunan (kelapa sawit) dan Kehutanan (HPH dan HTI), sehingga pekerjaan yang kami lakukan dapat lebih maksimal. Selain itu, kami masih terkendala dalam hal alat trasportasi darat dan sungai, dan kami sangat memerlukan tempat berkumpul (sekretariat) bagi para anggota Satgas untuk memudahkan koordinasi dalam aksi-aksi penanganan konflik gajah. Diperlukan juga beberapa pos pemantau untuk memantau secara langsung konflik gajah yang terjadi di lapangan. Pada April 2012 kami telah berhasil melakukan pengusiran gajah yang berkonflik di hampir 10 desa. Selama hampir  8 bulan ini gajah tadi belum ada muncul dan tidak kembali ke desa-desa tersebut, kami merasa senang. Namun demikian, kami tetap waspada karena gajah itu bisa muncul dan datang kapan saja.”
 
Joko Sarjito, Koordinator Pengelolaan Hutan yang Bertanggungjawab (GFTN) WWF-Indonesia, menyampaikan bahwa saat ini ada satu pemegang IUPHHK-HA (PT Adimitra Lestari) yang beroperasi di wilayah Gajah Kalimantan, telah berkomitmen untuk melakukan aksi konservasi terhadap Gajah Kalimantan. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya survei populasi dan habitat Gajah Kalimantan di dalam dan sekitar konsesi  tersebut yang hasilnya akan dijadikan dasar dalam membuat rencana pengelolaan (management plan) konservasi Gajah Kalimantan yang merupakan satu kesatuan dari pengelolaan HPH. Joko menambahkan, beberapa orang staf pemegang IUPHHK-HA telah dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya dalam hal penanganan konflik gajah dan manusia, bekerja sama dengan WWF-Indonesia dan BKSDA Kaltim. Ke depannya, salah satu agenda konservasi Gajah Kalimantan di dalam dan sekitar HPH adalah penilaian terhadap kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi untuk mengetahui dan mendeliniasi kawasan mana saja yang harus dilindungi dan tidak dieksploitasi. Hal ini juga nantinya akan dijadikan dalam sebuah dokumen rencana pengelolaan (management plan) yang terintegrasi dengan konservasi Gajah Kalimantan dan kegiatan pengelolaan oleh pemegang IUPHHK.
 
WWF-Indonesia menilai, selain meningkatkan kinerja anggota Satgas, tantangan lainnya adalah menjaga sisa habitat utama Gajah Kalimantan di Sungai Agison, Sibuda, Tampilon, dan Apan yang berbatasan dengan Sabah, Malaysia. 
 
“Alih fungsi hutan untuk kepentingan pembangunan di wilayah sisa habitat utama gajah akan berdampak pada semakin besarnya konflik antara gajah dan manusia. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten), masyarakat, perguruan tinggi, pihak swasta, dan LSM dalam melakukan tindakan nyata penanganan konflik gajah dan manusia yang terjadi saat ini dan di kemudian hari. Selain itu, penyatuan pemikiran, sikap, dan aksi bersama dalam menyelamatkan habitat Gajah Kalimantan yang tersisa saat ini tidak kalah pentingnya, agar Gajah Kalimantan senantiasa mendapatkan ruang jelajah alami tanpa harus ada gangguan dari pihak mana pun,” tutur Wiwin Effendy, Koordinator WWF-Indonesia Kalimantan Timur.
 
 
Anggota Satgas konflik gajah dan manusia melakukan simulasi penggiringan gajah ke habitatnya.
© WWF-Indonesia Enlarge
Simulasi penggiringan gajah ke habitatnya oleh Satgas konflik gajah, Kalimantan Timur
© WWF-Indonesia Enlarge

Comments

blog comments powered by Disqus