Skema Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Promosikan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Heart of Borneo



Posted on 15 April 2013  |   |  en  |  id
Inisiatif Heart of Borneo (HoB) di Indonesia berupaya untuk menegakkan dua prinsip kunci, yaitu konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi/lindung, inisiatif HoB berupaya agar pengelolaan dapat berjalan efektif. Sementara untuk wilayah-wilayah yang merupakan kawasan budidaya/produksi, inisiatif HoB berupaya mendorong agar kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat mengikuti kaidah-kaidah kelestarian, misalnya melalui sertifikasi.

Pada Maret 2013 lalu, Kementerian Koordinasi Perekonomian - Deputi II Bidang Kehutanan, menyelenggarakan Seminar "Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Heart of Borneo (HoB) Kalimantan". Sekitar 13 sektor pemerintahan, termasuk perwakilan pemerintah daerah dari Kalimantan, sektor swasta, asosiasi pengusaha kelapa sawit, dan LSM, berpartisipasi dalam seminar yang diselenggarakan di Jakarta tersebut.

Musdalifah, Asisten Deputi Bidang Kehutanan - Kemenko Ekuin menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan melalui pengembangan kebijakan sektoral, dengan adanya skema sertifikasi mandatori yang ditetapkan oleh pemerintah baik Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada sektor kehutanan, maupun Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada sektor perkebunan kelapa sawit.

Diskusi-diskusi yang berlangsung berkisar pada bagaimana para pemangku kepentingan (termasuk pemerintah lokal dan sektor swasta) dapat mengambil bagian dalam percepatan implementasi ISPO yang direncanakan untuk efektif diberlakukan pada akhir 2013.

Dr. Sulmin Gumiri, pembicara seminar dari Universitas Palangka Raya di Kalimantan Tengah, menyatakan bahwa ISPO bisa menjadi perangkat pengukur tata-kelola pemerintahan di tingkat lokal. Dibentuknya kebijakan dan peraturan lokal yang memungkinankan implementasi ISPO dapat menjadi salah satu indikator untuk penilaian kinerja. Jika ISPO sebagai indikator performa kerja sukses diimplementasikan di HoB, harapannya seminar ini dapat dilaksanakan di tempat lain yang intensitas perkebunan kelapa sawitnya cukup tinggi seperti Sumatra dan Papua.

Keterlibatan pemerintah lokal dalam implementasi ISPO akan dapat mendongkrak percepatan proses pada bidang lainnya, misalnya penyelesaian rencana tata ruang provinsi, penentuan zonasi kawasan yang tepat untuk pengembangan perkebunanan kelapa sawit, serta mereview status perizinan perkebunan sawit di kawasan HoB.

Gumiri juga menyoroti dampak kesuksesan ISPO di kawasan HoB yang dikenal secara internasional dapat membangun pencitraan internasional yang positif bagi Indonesia.

Fadhil Hasan dari GAPKI menyuarakan problem yang sering dialami pengusaha dalam implementasi skema sertifikasi ISPO ini, misalnya untuk legalitas dan pengelolaan dengan praktik terbaik. Adanya kesenjangan dalam tata ruang merupakan isu legalitas, apalagi bagi daerah yang masih belum terselesaikan rencana tata ruangnya seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Permasalahan lainnya adalah belum semua perusahaan melakukan/memiliki program konservasi keanekaragaman hayati ataupun program mitigasi gas rumah kaca (GRK). Selain itu, proses sertifikasi masih merupakan proses yang memakan biaya yang besar untuk dapat diikuti oleh perusahaan kecil maupun menengah, apalagi oleh petani kelapa sawit.

Sekali lagi, peran pemerintah daerah sangat penting dalam hal ini. Dr. Gumiri mengusulkan beberapa opsi, misalnya pada kebijakan daerah untuk melindungi petani kelapa sawit, pemerintah memberikan rekomendasi bagi Badan Sertifikasi Nasional (dalam rangka pengajuan sertifikasi di level perusahaan kecil dan menengah, atau petani kelapa sawit), serta pelaksanaan rakor secara reguler antara pemerintah dan pengusaha di kawasan HoB yang menjadi forum untuk berbagi informasi dan praktik terbaik.

Musdalifah menyatakan bahwa workshop ini merupakan kegiatan yang sangat produktif dengan diskusi-diskusi yang begitu hidup dan banyak input konstruktif yang muncul yang dalam rangka memajukan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Musdalifah meyakini HoB dapat menjadi sebuah model untuk implementasi ISPO, mengingat saat ini pemerintah Indonesia tengah melakukan percepatan implementasinya dan fakta bahwa HoB merupakan sebuah area yang didorong oleh pemerintah Indonesia untuk dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Panelis diskusi Implementasi ISPO di HoB
© Kemenko Ekuin Enlarge
Salah satu penanya dari Kalimantan Timur mengenai implementasi ISPO di HoB
© Kemenko Ekuin Enlarge

Comments

blog comments powered by Disqus