PERSEDIAAN TEGAKAN KAYU MERBAU DI ALAM DAN PERDAGANGANNYA DI TANAH PAPUA



Posted on 26 January 2007  | 

Press Release For immediate release -  26 Januari 2007
Jayapura, 26 Januari 2007 - Hutan alam Papua memiliki sekitar 70 jenis kayu perdagangan. Salah satu kayu primadona asal hutan alam Papua adalah Merbau (Intsia sp.).  Kayu Merbau memiliki keunggulan lebih bila dibandingkan dengan jenis kayu lainnya, hampir seluruh HPH di Papua yang memiliki potensi kayu Merbau pada areal konsesinya telah menjadikan Merbau sebagai target produksi utama.  Salah satu dampak  yang ditimbulkan oleh intensifnya eksploitasi jenis kayu Merbau oleh HPH adalah gencarnya promosi untuk memasukan jenis Merbau ke dalam daftar CITES (Convention of International Trade in Indangered Species of Wild Fauna and Flora).

Jenis kayu Merbau tergolong jenis yang memiliki relung ekologis cukup luas. Di Papua New Guinea, species I palembanica lebih sedikit dijumpai di wilayah bagian timur dibanding I bijuga.  Di Tanah Papua (Irian Jaya), I. palembanica lebih banyak dijumpai pada daerah-daerah tempat dimana I. bijuga jarang dijumpai.  Pada umumnya genus ini tumbuh pada tanah kering berbatu, terkadang pada tanah berpasir, tanah liat dan tanah lembab yang tidak tergenang air, mulai dataran rendah sampai dataran tinggi dengan elevasi 0-1000 meter dpl.  Secara alami di Papua, jenis ini  dijumpai tumbuh bercampur dengan jenis pohon lain di hutan hujan tropis Papua. 

Karena nilai ekonominya tinggi maka kayu Merbau menjadi incaran banyak perusahaan kayu yang beroperasi di Papua maupun di luar Papua.  Kayu Merbau yang diusahakan di Papua diperoleh dengan cara legal maupun ilegal.  Sudah menjadi rahasia umum jika pada suatu areal HPH terdapat potensi kayu Merbau yang tinggi maka perusahaan HPH itu akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Karena kebutuhan akan merbau di pasar lokal, regional, nasional bahkan di pasaran internasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan, maka sering ketersediaan  dan  permintaan pasar tidak seimbang dimana permintaan pasar lebih tinggi dari pada ketersediaannya  sehingga stok kayu Merbau di pasaran mengalami kekurangan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan kayu Merbau di pasaran sering disuplay secara ilegal.

Perdagangan kayu Merbau yang intensif di Tanah Papua hingga kini diperkirakan telah memberikan peningkatan terhadap pendapatan daerah, juga adanya peningkatan taraf hidup di tingkat masyarakat terutama di wilayah-wilayah hutan yang memiliki potensi kayu Merbau.  Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar sumbangan dari sektor kehutanan atau lebih khusus hanya dari sektor perdagangan Merbau ?

Dengan memperhatikan kenyataan dan masalah di atas, maka WWF-Indonesia Region Sahul Papua merasa perlu melakukan studi khusus tentang kayu Merbau di Tanah Papua yang hasilnya dipresentasikan pada Seminar Sehari Persediaan Tegakan Alam dan Analisis Perdagangan Kayu Merbau di Tanah Papua.  Seminar sehari dihadiri oleh berbagai stakeholder dari lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah daerah di Papua.  Seminar sehari dibuka oleh Ir. Joko Susilo Ka. Sub. Din. Peredaran Hasil Hutan atas nama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, yang dalam sambutannya menyatakan harapan agar seminar dapat memberikan masukan bagi pengelolaan hutan berbasis masyarakat khususnya di Tanah Papua dengan payung hukum Perdasus Kehutananan Papua yang mana diharapkan dapat membantu melindungi serta menjadi acuan pengelolaan hutan di Papua.  Direktur WWF-Indonesia Region Sahul Drs. Benja V. Mambai, Msi  dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi tujuan studi ini diantaranya untuk mengetahui stok dan penyebaran tegakan alam Merbau di Tanah Papua; Mengetahui pengusahaan kayu merbau dan kontribusinya terhadap penerimaan daerah serta analisis perdagangan kayu Merbau asal Tanah Papua; dan Mengkaji kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengusahaan kayu Merbau dan merumuskan rekomendasi pengelolaan, pemanfaatan, dan pembinaan tegakan alam Merbau di Tanah Papua.

Pemaparan materi hasil penelitian diberikan oleh Tim Studi Merbau yang terdiri atas staf Forest WWF-Indonesia Region Sahul dan peneliti dari Universitas Negeri Papua.  Tujuan seminar ini adalah untuk mempresentasikan hasil studi akhir pada para pihak yang berkepentingan (stakeholder) selain sebagai langkah sosialisasi juga untuk mendapatkan masukan untuk perbaikan atau penambahan informasi yang kemudian akan dilanjutkan dengan penulisan akhir.

Untuk informasi selanjutnya silahkan menghubungi :

Drs. Benja V. Mambai, Msi
Direktur WWF-Indonesia Region Sahul Papua,
email  : bmambai@wwf.or.id
Phone : (0967) 574205

Lyndon Pangkali
Forest Certification Officer,
WWF-Indonesia Region Sahul Papua,
email : lpangkali@wwf.or.id
Phone : (0967) 574205


 
Catatan untuk editor:

• Daratan Papua (selanjutnya disebut Tanah Papua) merupakan hampir dari setengah luasan bagian barat Pulau New Guinea, yaitu dengan luas sekitar 42,2 juta hektar.  Kira-kira  40,5 juta hektar (96%) dari wilayah daratan ini merupakan kawasan hutan dengan 21,9 juta hektar (51,87%) telah dialokasikan sebagai Hutan Produksi dan hanya sekitar 8 juta hektar (19,01%) sebagai Kawasan Konservasi, sekitar 10,6 juta hektar (25,25%) sisanya telah dialokasikan sebagai Hutan Lindung, sedangkan sekira 1,7 juta hektar (3,97%) merupakan Kawasan Perairan (Peta Kawasan Hutan dan Perairan – SK. Menhut No.891/Kpts-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999).   Kegiatan logging telah dimulai sejak tahun 1950-an dan hingga akhir tahun 2003 Departemen Kehutanan telah memberikan ijin konsesi kepada 68 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 2 unit HPHTI dengan total luas areal konsesi 12,6 juta ha. Hasil Redesign oleh Kanwil Kehutanan Papua (2001), bahwa areal hutan produksi dan hutan produksi terbatas seluas 12,6 juta ha,  seluas  6,1 juta ha (64,28 %) telah dibebani oleh Hak Pengusahaan Hutan yang secara yuridis formal masih dikelola oleh 54 HPH untuk jangka waktu 20 tahun. Sisa 5,9 juta ha belum dibebani oleh HPH.  Luasan tersebut belum termasuk Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang luasnya 9,2 juta ha.   Hingga tahun 2003, perusahaan HPH yang aktif beroperasi hanya 16 perusahaan  (Dinas Kehutanan Provinsi Papua, 2003).
• Dalam suatu penelitian yang baru dilakukan ole TRAFFIC di Eropa, yang dilakukan oleh Chen Hin Keong pada bula Juli lalu, dari 16 negara di Eropa, Negara importir terbesar pada tahun 2005 adalah Belanda sebanyak 9.000 m3 dan negara importir paling sedikit adalah Republik Checnya sebesar 150 m3.  Sedangkan negara pengguna akhir kayu Merbau terbanyak adalah Belanda sebesar 7.500 m3 dan yang paling sedikit menggunakan kayu Merbau adalah Republik Checnya yaitu sebesar 150 m3.  Total import kayu Merbau adalah 39.150 m3.  Sedangkan sebagai negara pengguna akhir dari kayu ini, kesepuluh negara ini telah menggunakan kayu Merbau sebanyak 24.750 m3.

Comments

blog comments powered by Disqus