WWF Sambut Baik Perpanjangan Moratorium Hutan dan Lahan Gambut, Inpres No. 6/2013



Posted on 15 May 2013  | 
 Jakarta, 15 Mei 2013. WWF-Indonesia menyambut baik dikeluarkannya Inpres No. 6 Tahun 2013 yang melanjutkan penundaan pemberian izin baru (moratorium) hutan alam dan lahan gambut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.
 
CEO WWF-Indonesia, Dr. Efransjah mengatakan, “WWF sangat mendukung perpanjangan moratorium ini dan memberikan apresiasi atas kebijakan Presiden untuk melanjutkan upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut dalam upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Namun, yang paling penting dari perpanjangan penundaan izin baru ini adalah perlunya ditetapkan target kerja yang jelas, di antaranya penyelesaian dan penetapan peta terpadu tunggal, percepatan penyelesaian tata ruang di wilayah target moratorium, dan pengkajian aturan pemerintah yang tidak sinkron di pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.”
 
Penundaan pemberian izin baru berlaku bagi penggunaan hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Dalam Inpres tersebut Presiden SBY secara tegas menyebutkan agar penundaan pemberian izin baru juga dilakukan di area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.
 
“Perpanjangan moratorium ini juga memberi kesempatan untuk melanjutkan proses perbaikan dan penyempurnaan tata kelola perizinan--termasuk izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam--yang hingga saat ini masih harus terus ditingkatkan. WWF akan mendukung Inpres 6/2013 ini dengan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan ini di lapangan,” ujar Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF-Indonesia.
 
Instruksi Presiden yang ditandatangani pada 13 Mei 2013 itu ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Ketua Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+, para Gubernur, serta para Bupati/Walikota.
 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Nyoman Iswarayoga, Direktur Iklim dan Energi WWF-Indonesia,
Email: niswarayoga@wwf.or.id
Hp.: 08111284868
 
Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF-Indonesia,
Email: nfoead@wwf.or.id 
HP.: 0811977604

 
Catatan untuk editor:

Inpres No. 6/2013 dapat diakses di http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173769/Inpres0062013.pdf
 
 
Tentang WWF-Indonesia

WWF-Indonesia merupakan organisasi konservasi alam terbesar di Indonesia dan telah memulai kegiatannya sejak 1962. Telah berbadan hukum Yayasan sejak 1998, saat ini, WWF-Indonesia bekerja di 28 kantor wilayah dari Aceh hingga Papua dan didukung oleh lebih dari 400 karyawan. Sejak 2006, WWF-Indonesia mendapatkan dukungan lebih dari 54.000 suporter yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Silakan kunjungi www.wwf.or.id

Comments

blog comments powered by Disqus