Masih ada harapan untuk tangani laju deforestasi di Jantung Borneo



Posted on 06 May 2014  | 
Heart of Borneo, Sebangau NP, Kalimantan Tengah, HoB
'Gerbang' menuju Heart of Borneo,TN Sebangau, Kalimantan Tengah
© WWF Kalimantan Tengah Enlarge
Jakarta -- Tutupan lahan di kawasan Jantung Kalimantan terus menurun. Tujuh tahun setelah pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia menandatangani Deklarasi Heart of Borneo (HoB) untuk melindungi salah satu kawasan hutan hujan yang terpenting di dunia, kajian WWF mengungkap laju deforestasi di kawasan ini sesungguhnya telah meningkat pada lima tahun terakhir (2007-2012). Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa masih ada waktu bagi pemerintah maupun organisasi nonpemerintah untuk meningkatkan dampak konservasi secara signifikan baik untuk mencegah hilangnya hutan yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup spesies, maupun penyediaan jasa lingkungan bagi masyarakat di Borneo.

“The Environmental Status Report of the Heart of Borneo 2014” merupakan laporan kedua dari kajian kesehatan ekologis HoB oleh WWF. Laporan tersebut berfokus pada data gambar satelit untuk memantau perubahan pada berbagai tipe hutan di dalam dan di luar batasan HoB serta melakukan kajian mengenai dampaknya pada spesies prioritas dan sejumlah pemicu terjadinya perubahan tersebut.

Laporan ini mengemukakan bahwa meskipun kawasan HoB lebih baik daripada Pulau Borneo secara keseluruhan, 10% atau 2 juta hektar hutan HoB telah hilang sejak penandatanganan Deklarasi HoB di tahun 2007. Masih terjadinya deforestasi itu dikarenakan kebanyakan kawasan HoB merupakan kawasan produktif yang masih aktif, tetapi bila deforestasi terus berlangsung dengan laju deforestasi seperti sekarang ini, maka banyak tipe hutan yang hilang sampai ke level terbawah yang oleh para ahli diidentifikasikan sebagai level minimal yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi ekologinya.

Alasan utama dari hilangnya hutan ini adalah konversi hutan alam ke penggunaan lain non-hutan seperti perkebunan. Kebakaran hutan merupakan tekanan lainnya dan pada beberapa kasus disebabkan pembukaan lahan secara illegal (misalnya perambahan ke dalam kawasan yang dilindungi).

Laporan mengindikasikan bahwa gajah Borneo (Borneo pygmy elephant) yang daerah jelajahnya mencakup Sabah dan Kalimantan, diidentifikasi telah kehilangan habitat yang cukup signifikan akibat deforestasi. Perubahan hidrologi yang terjadi akan berdampak terhadap jutaan masyarakat yang bergantung hidupnya pada daerah aliran sungai (DAS) dan sungai yang bersumber dari hutan yang dilindungi HoB.

Masih ada harapan

Laporan Status Lingkungan HoB 2014 juga mengungkap bahwa HoB masih merupakan kawasan dengan luasan lebih dari 17 juta hektar hutan hujan dengan tutupan hutan yang masih berada pada level target 2020. Fondasinya, kemitraan lintas batas dan filosofi yang dibangun oleh Deklarasi HoB masih merupakan dasar yang kuat bagi upaya konservasi hutan-hutan ini. Deklarasi ini memandang bahwa memilih antara pembangunan atau lingkungan sifatnya tidak berkelanjutan dan sebaliknya bahwa masa depan bergantung pada penyeimbangan kedua hal tersebut melalui ekonomi hijau.

Dr. Prabianto Mukti Wibowo, Ketua Kelompok Kerja Nasional (POKJANAS) HoB Indonesia, menyatakan, “Meski banyak tantangan di HoB, pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia tetap berkomitmen kuat untuk mengatasi laju deforestasi ini. Kita perlu mengubah kecenderungan ini untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan. Waktu merupakan esensinya, kita harus bergerak cepat. Bersama dengan para pemangku kepentingan kita akan memprioritaskan upaya kita pada implementasi RSPO dan ISPO khusus untuk di Kalimantan, mendorong praktik pertambangan yang bertanggung jawab, dan infrastruktur hijau dalam pembangunan.”

Mengatasi laju deforestasi di HoB dan mewujudkan visi Deklarasi HoB akan membutuhkan peningkatan upaya secara signifikan dari ketiga pemerintah Borneo dan dari organisasi/insititusi mitra yang mendukung. “Kita masih punya waktu untuk melakukan perubahan, tetapi kita harus bertindak sekarang. WWF mengharapkan, khususnya pemerintah Indonesia, adanya Peraturan Pemerintah untuk HoB sebagai Lanskap Strategis Nasional untuk dapat mengatasi tantangan ini,” ujar Anwar Purwoto, Direktur Sumatra dan Borneo WWF-Indonesia.

“Kebijakan-kebijakan yang mewujudkan kepentingan sumberdaya alam dan memberikan insentif pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan perlu diformulasikan untuk meningkatkan konservasi di kawasan HoB. Kelompok masyarakat madani sebaiknya bekerja sama dengan masyarakat lokal karena mereka memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam. Perlu juga melibatkan komunitas bisnis dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi praktik hijau di kawasan HoB,” ungkap Direktur Konservasi WWF Malaysia, Dr. Sundari Ramakrishna.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
  • Stephan Wulffraat, HoB Monitoring and Evaluation (Penulis laporan)
  •      Tel: + 62 813 1999 5562, E-mail: swulffraat@wwf.or.id
  • Nancy Ariaini, Communications of the HoB Initiative
  •      Tel: + 62 811 52 9538, E-mail: nariaini@wwf.or.id

     

Comments

blog comments powered by Disqus