Kabut Asap dan Lahan Gambut yang Terabaikan | WWF Indonesia

Kabut Asap dan Lahan Gambut yang Terabaikan



Posted on 19 March 2014   |  
Foto suasana Kota Pekanbaru yang penuh dengan asap
© WWF Indonesia / Afdhal Mahyudin
Oleh : Afdhal Mahyuddin

KABUT asap yang meresahkan penduduk  dipulau Sumatera berada dipuncaknya pertengahan Maret ini, ketika ribuan titik panas terdeteksi dalam satu hari saja, dan makin banyak murid sekolah diliburkan. Belum lagi, bandara di Pekanbaru lumpuh berhari-hari, diikuti dengan provinsi tetangga di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi yang terpapar asap dari Riau. Kualitas udara memburuk di Riau, rata-rata di atas 300 PSI, sangat berbahaya, bahkan Riau tidak layak huni lagi, kata spesialis paru-paru.

Presiden SBY baru saja memberi ultimatum kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk mengatasi darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini, dan siap mengambil alih jika daerah tak mampu. Kelompok masyarakat sipil dan warga memberikan tekanan melalui media sosial kepada Istana untuk berbuat sesuatu melindungi jutaan warga di Sumatera yang kehilangan hak bernapas dari udara segar.

Nah, ada kabut asap, ada api. Ada api, ada pembakaran atau kebakaran. Dalam catatan koalisi pegiat pemantauan deforestasi di Riau, Eyes on the Forest, ada 6937 titik panas (hotspot) yang terdeteksi dari satelit milik NASA Modis Fires, hanya dalam bulan Februari 2014. Akumulasi terus bertambah pada bulan Maret.

Menelisik asal muasal kejahatan lingkungan ini mau tak mau kita harus masuk dalam memahami kompleksitas kehutanan dan perkebunan di Riau, Sumatera umumnya. Memahami darurat kabut asap tidak cukup melihat bagaimana kesigapan pasukan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dibantu satuan tugas anti Karhutla dari lintas lembaga termasuk aparat militer dalam memadamkan api. Dengan pengerahan helikopter Rusia untuk menyiramkan pemboman air, melakukan usaha hujan buatan, maupun pemadaman langsung oleh aparat terlatih. Mereka bisa dikatakan hampir melakukan pekerjaan maksimal kalau ditilik dari kekuatan yang biasa dilakukan pemerintah ini, dibandingkan masifnya lahan gambut yang terbakar, serta obat mujarab hujan yang tak kunjung datang. Akhirnya, kembali kita mengintrospeksi, apa yang telah kita perbuat terhadap ekosistem hutan tropis, terhadap hutan rawa gambut, dan lingkungan secara luas?

Membicarakan gambut sejati bagaikan romantisme karena selayaknya hutan gambut tidak boleh dibuka, apalagi dengan gelontoran izin ratusan ribu hektar untuk mengkonversinya, baik untuk perkebunan kayu bubur kertas, perkebunan sawit, dan industri kayu seperti yang terjadi di Riau. Lahan gambut adalah jenis tanah basah yang paling susah dipadamkan ketika kebakaran datang.

Ekosistem gambut dibuka untuk konversi semakin mengering dan melepaskan karbon. Ketika kebakaran datang, dengan cuaca kering, apalagi disertai minimnya turun hujan, memadamkan api dan asap menjadi sesuatu yang hampir mustahil, kecuali menunggu hujan turun.

Sederet daftar kompleksitas di bidang kehutanan dan perkebunan tidak bisa diabaikan jika bicara permasalahan kebakaran hutan dan lahan dengan dampak kabut asap meluas. Hutan di Riau diprediksi tersisa sekitar 2 juta hektar, mungkin saja jauh di bawah angka itu.Sisa hutan alam yang tersisa banyak pada kawasan lindung dan konservasi, itupun sudah digerogoti oleh perambahan berkedok masyarakat namun bermodalkan cukong. Sementara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau bertahun-tahun dalam sengketa kepentingan, sehingga belum juga bisa dipaduserasikan. Akibatnya, konflik lahan dan tumpang tindih konsesi menjadi cerita lazim di provinsi Riau.

Hutan alam tersisa jatuh pada titik nadirnya, ketika dua raksasa pulp dan kertas (APP dan APRIL) mencoba bertobat karena memang tak banyak hutan yang bisa dibabat mereka lagi. Namun, persoalan di dunia HTI ini, banyak wilayah konsesi mereka tak terjaga dengan baik, sehingga kegiatan ilegal marak masuk yang justru jadi pintu masuk menuju perambahan di Taman Nasional (TessoNilo) maupun Cagar Biosfir (Giam Siak Kecil). Artinya, izin terlalu besar namun kemampuan menjaga konsesi yang minim mengakibatkan catatan titik api setiap tahun selalu ada di sejumlah konsesi HTI.

Pelajaran yang bisa dipetik, masih banyakkah hutan alam yang wajib dilindungi tersisa di masing-masing konsesi? Bisakah industri kertas menerima kenyataan bahwa suatu saat izin lahan mereka dikurangi atau dicabut karena terbukti menjadi ajang titik api setiap tahun kebakaran terjadi? Peraturan Kementerian yang membatasi kepemilikan lahan hingga 50.000 hektar per grup di setiap provinsi, menjadi koreksi karena saat ini satu grup saja bisa menguasai 1 juta hektar lahan konsesi, hanya di satu provinsi! Kemenhut harus tegas menyikapi banyaknya konsesi yang setiap tahun menjadi penyumbang kabut asap.

Untuk perkebunan sawit, apakah ketegasan Kementerian Pertanian untuk tidak mengembangkan sawit di lahan gambut bisa konsisten dijalankan di lapangan? Bagaimana dengan pelarangan pembakaran untuk pembersihan lahan? Bisakah diberikan hukuman bagi perusahaan yang melanggar? Asosiasi industri sawit harus jujur mengakui masih banyak kegiatan pembakaran lahan terjadi di konsesi jika kita menilik nama-nama langganan terdeteksi titik api. ISPO dan RSPO harus ketat menjalankan aturan main jika tak mau disalahkan sebagai pemasok asap bagi jutaan warga yang tak bersalah.

Dari analisa titik panas oleh satelit milik NASA, wilayah bergambut kaya karbon, apakah itu hutan alam, perkebunan sawit, konsesi hutan tanaman industri (perkebunan akasia), lahan masyarakat yang biasanya cenderung ke sawit, mendominasi titik api saat ini.

Artinya pembukaan lahan gambut berkontribusi besar bagi kejahatan kabut asap dan pembunuhan masal terhadap anak-anak, orang tua, dan warga di Sumatera umumnya. Inilah pekerjaan besar bagi semua instansi terkait, bagaimana mengurangi eksploitasi hutan dan lahan gambut, serta merancang untuk melakukan restorasi terhadapnya.

Banyak sudah klaim industri besar, terutama sektor kehutanan dan perkebunan, bahwa mengelola gambut melalui water table management maupun apa yang disebut ecohydro terbukti gagal dalam mencegah dampak kabut asap. Bahkan, ada perusahaan HTI yang menyedot air Sungai Kampar untuk membasahi kanal dan gambut mereka yang mengering.

Apa yang terjadi di Riau dan Sumatera saat ini umumnya diperparah dengan arah angin yang mengarah ke pulau Andalas, berbeda ketika musim kemarau tahun lalu, angin menuju utara, hingga Singapura dan Malaysia menjadi heboh.

Reaksi negara tetangga maupun liputan internasional pada fenomena kebakaran dan asap ini tidak sebising Juni-Juli tahun lalu. Betapapun, dampak kabut asap bagi Sumatera cukup dahsyat, hampir sama dengan peristiwa terjadi pada 2007.

Akhirnya, solusi bagi pencegahan berulangnya kelalaian kabut asap harus diprioritaskan secara bersama, tanpa ada pihak yang merasa paling berwenang dan egosektoral. Karena kita kelompok bangsa manusia yang tak mau kebodohan ala keledai terjadi berulang-ulang tanpa solusi. Dan memperlakukan alam secara bijak adalah keniscayaan jika tak mau lebih banyak kehancuran terjadi di sekitar kita.

***

*Pegiat konservasi, anggota koalisi LSM Eyes on the Forest, tinggal di Pekanbaru


Foto suasana Kota Pekanbaru yang penuh dengan asap
© WWF Indonesia / Afdhal Mahyudin Enlarge
Kabut asap menyelimuti hutan di Riau.
© WWF Indonesia / Mast Irham Enlarge
Lahan yang dibakar
© WWF Indonesia / Riau Project Enlarge

Comments

blog comments powered by Disqus