Trawl dan Cantrang, Keuntungan yang Buntung | WWF Indonesia

Trawl dan Cantrang, Keuntungan yang Buntung



Posted on 14 April 2015   |  
Aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan timur Indonesia
© WWF GPN

Ribuan nelayan sampai detik ini masih memendam rasa penolakan walaupun sejumlah protes telah dilakukan melalui berbagai cara. Dari kebanyakan unjuk rasa, nelayan dari perairan Panti Utara Jawa yang paling gencar menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) karena sebagian besar nelayan masih menggunakan modifikasi jaring "trawl" seperti cantrang, dogol, lamparan dan arad. (Baca: Lembar Informasi tentang Pukat Hela dan Pukat Tarik)
 
“Pelarangan cantrang sama saja dengan mematikan mata pencaharian nelayan. Belum lagi yang terkena imbasnya para bakul yang jelas tidak akan mendapatkan ikan dari nelayan,” kata Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) H Eko Susanto, seperti dilansir Antara pada Januari silam (31/1/15). Setali tiga uang, para pengusaha pun melancarkan serangan terhadap peraturan yang dianggap mencekik leher mereka. Kerugian akibat menurunnya permintaan akan alat dan bahan tangkap trawl dan cantrang, serta kurangnya tepung ikan dan pakan ikan karena tidak ada lagi trawl dan cantrang yang biasa menyuplai bahan mentah. Tudingan pun muncul bahwa protes yang dilayangkan atas nama nelayan ‘tradisional’ merupakan pesanan dari perusahaan-perusahaan tersebut. “Mereka tidak mungkin menggunakan jaring cantrang atau pukat, karena kapalnya tidak akan kuat menarik jaring tersebut. Untuk menarik jaring cantrang atau pukat harus menggunakan kapal besar di atas 30 GT, dan itu hanya dimiliki oleh pengusaha,” beber Anggota Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) Hanafi Rustandi, seperti dilansir pada RMOL, awal Maret lalu (5/3/15).
 
Tak ayal faktor ekonomi masih menjadi kambing hitam yang memicu konflik dari gebrakan Menteri Susi Pudjiastuti. Pertimbangan pertama dan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan peraturan ini adalah menurunnya dan terancamnya sumber daya ikan karena pengoperasian alat tangkap pukat dan modifikasinya termasuk cantrang selama ini sehingga harus dilarang penggunaannya. Pernyataan normatif tersebut diyakini bisa menjadi resep yang ampuh untuk mengatasi persoalan ketersediaan perikanan Indonesia yang menuju titik nadir, keuntungan yang membuntungkan sektor perikanan nasional.
 
Hasil kajian WWF-Indonesia menyebutkan bahwa hanya sekitar 18-40% hasil tangkapan trawl dan cantrang yang bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi, 60-82% adalah tangkapan sampingan (bycatch) atau tidak dimanfaatkan (discard), sehingga sebagian besar hasil tangkapan tersebut dibuang ke laut dalam keadaan mati. Penggunaan trawl dengan mengeruk dasar perairan merusak habitat serta penggunaan mata jaring yang kecil juga menyebabkan tertangkapnya berbagai jenis biota yang masih anakan atau belum matang gonad. Pemborosan sumberdaya ini telah terjadi terus menerus sejak alat tangkap ini dipergunakan secara luas pada tahun 1960. (Baca: WWF: Alat Tangkap Trawl Ancam Keberlanjutan Sumber Daya Laut)
 
Hasil tangkapan trawl dan cantrang tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya. Biota-biota yang belum matang gonad dan memijah yang ikut tertangkap tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru. Kondisi ini menyebabkan deplesi stok atau pengurangan stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan semakin berkurang, inilah dampak merusak yang pertama.
 
Kedua, biota yang dibuang akan mengacaukan data perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil produksi perikanan. Analisis stok sumber daya perikanan pun menjadi kurang akurat sehingga menyebabkan tidak sesuainya kebijakan pengelolaan dan kenyataan kondisi sumber daya perikanan.
 
Pengoperasian trawl dan cantrang yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. Meskipun Cantrang menghindari Terumbu Karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan akan ikut tersapu. Dampak ketiga ini mengganggu dan merusak produktivitas dan habitat biota pada dasar perairan di mana dasar perairan adalah habitat penting di laut karena terdiri dari ekosistem terumbu karang, lamun, dan substrat pasir atau lumpur.
 
Keempat, sumber daya ikan di perairan Laut Jawa mengalami degradasi dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan dari berbagai daerah termasuk dalam penggunaan alat tangkap trawl dan cantrang. Fishing ground (lokasi penangkapan) nelayan akan ikut berpindah dan menjauh, serta biaya operasional penangkapan semakin tinggi.
 
Untung Rugi Ekonomi dan Ekologi
Penggunaan trawl dan cantrang akan merugikan nelayan kecil secara langsung dan tidak langsung.  Nelayan kecil yang menggunakan pancing rawai dasar tidak bisa menangkap ikan selama 3 hari sampai 1 minggu jika suatu lokasi sudah disapu oleh tarikan trawl dan cantrang (Hasil Survey pada Nelayan Jaring-Nusantara di Takalar, November 2013). Jika trawl dan cantrang terus menerus beroperasi pada suatu lokasi, maka nelayan kecil lainnya tidak bisa menangkap ikan karena konflik wilayah penangkapan serta menurunnya sumber daya ikan di wilayah tersebut dan sekitarnya.
 
Data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyebut jumlah alat tangkap trawl dan cantrang sekitar 91.931 unit pada tahun 2011. Kemudian nelayan kecil tanpa perahu, perahu tanpa mesin, dan perahu mesin tempel berjumlah 396.724 nelayan, yang beroperasi di jalur 0-12 mil sama dengan wilayah penangkapan trawl dan cantrang. Jika dihitung dengan anggota keluarga nelayan kecil ini seperti asumsi KNTI, maka ada sekitar 2 juta keluarga nelayan kecil di seluruh Indonesia merasakan dampak kerugian tersebut.
 
Penelitian-penelitian mengenai stok sumber daya perikanan yang dilakukan di Indonesia pada wilayah barat dan tengah, menunjukkan penurunan stok ikan demersal dan kerusakan habitat akibat penangkapan merusak. Secara umum, dampak kerusakan ini telah merugikan bangsa Indonesia, dan mungkin hanya menguntungkan sebagian kecil pengusaha dan nelayan trawl atau cantrang. 
 
Melihat dampak kerusakan sumber daya perikanan dan kerugian sebagian besar nelayan kecil di Indonesia, seharusnya peraturan pelarangan trawl dan cantrang ini sudah diterapkan sejak dulu. Karena sejak 25 tahun yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl untuk menghindarkan terjadinya ketegangan-ketegangan sosial serta kerugian ekonomi dan ekologi.
 
Lemahnya penegakan aturan selama ini harus dibayar mahal oleh pemerintah sekarang, karena banyaknya dampak buruk yang harus diperbaiki. Kerugian pengguna Trawl dan Cantrang, sama sekali tidak seimbang dengan kerugian yang telah dialami oleh bangsa selama ini. Kelestarian sumber daya perikanan dan pemanfaatan berkelanjutan untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia yang harus menjadi pertimbangan pertama dan utama.
 


Penulis: Muhammad Yusuf - National Coordinator for Fisheries Research and Development
 
Sumber Tulisan:
  1. Aidy, Y. 2003. Analisis Sebaran Ikan Demersal yang Tertangkap dengan Jaring Cantrang di Perairan Kabupaten Demak.  Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
  2. Badrudin, Aisyah, N.N. Wiadnyana.  2010.  Indeks Kelimpahan Stok dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Demersal di WPP Laut Jawa. Laporan Akhir, Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementeriak Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
  3. Chaerudin, A. 2006.  Proporsi Hasil Tangkapan Sampingan Jaring Arad (Mini Trawl) yang Berbasis di Pesisir Utara Kota Cirebon. Skripsi Institut Pertanian Bogor, Bogor.
  4. I.N. Aji, B.A. Wibowo, Asriyanto, 2013.  Analisis Faktor Produksi Hasil Tangkapan Alat Tangkap Cantrang di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban. Jurnal. Universitas Diponegoro, Semarang.
  5. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. Statistik Kelautan dan Perikanan 2013. Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP, Jakarta.
  6. Keputusan  Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/ 2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan  Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/Permen-KP/2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  9. R.T. Cahyani.  2013.  Kajian Penggunaan Cantrang terhadap Kelestarian Sumber Daya Ikan Demersal di TPI Wedung Demak. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
  10. Sudirman, Musbir, I.Nurdin, R Sihbudi.  2005. Deskripsi Alat Tangkap Cantrang, Analisis Bycatch, Discard, dan Komposisi Ukuran Ikan yang Tertangkap di Perairan Takalar. Jurnal Torani, Universitas Hasanuddin, Makassar.
  11. Jaring Cantrang yang Kini Dilarang”, Antara News. Diakses 24 Maret 2015.
  12. Dewan Kelautan Tuding Perusahaan Besar Tunggangi Nelayan Tolak Jaring Cantrang”. Republika Media Online. Diakses 24 Maret 2015.
  13. Website http://regional.kompas.com/read/2015/03/03/17464311/Protes.Kebijakan.Menteri.Susi. Ribuan.Nelayan.Blokade.Jalur.Pantura?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign =related&. Diakses tanggal 10 Maret 2015.
  14. Website http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/26/162600826/Diminta.Lengser.oleh. Nelayan. Begini.Kata.Susi. Diakses tanggal 26 Februari 2015.
  15. Website http://industri.bisnis.com/read/20150309/99/410034/larangan-alat-tangkap-cantrang-kkp-sarankan-eks-abk-bentuk-kelompok-dan-koperasi. Diakses tanggal 11 Maret 2015.
  16. Website http://radior2b.com/2015/01/24/sekretaris-hnsi-setuju-nelayan-membelot/#sthash. o6tKLnIn.dpbs. Diakses tanggal 11 Maret 2015.
  17. http://www.penabahari.com/?p=1521  Diakses tanggal 11 Maret 2015.
  18. Website http://www.solopos.com/2015/03/04/penertiban-nelayan-soal-pelarangan-cantrang-knti-minta-semua-pihak-menahan-diri-582277 Diakses 11 Maret 2015
Aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan timur Indonesia
© WWF GPN Enlarge
Ikan yang terjerat jaring trawl
© WWF GPN Enlarge

Comments

blog comments powered by Disqus