Menilai Praktik Budi Daya di Pinrang dengan Pendekatan Lingkungan, Berapa Skornya? | WWF Indonesia

Menilai Praktik Budi Daya di Pinrang dengan Pendekatan Lingkungan, Berapa Skornya?



Posted on 07 June 2018   |  
Udang windu hasil panen pembudidaya Pinrang sedang dihitung
© Idham Malik / WWF-Indonesia
Oleh: Idham Malik (Aquaculture Staff, WWF-Indonesia)

Tahun ini, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan terpilih menjadi lokasi penilaian awal dan implementasi Akuakultur dengan Pendekatan Lingkungan (ADPE), istilah lain dari Ecosistem Aproach to Aquaculture (EAA).
Pinrang dipilih lantaran telah berjalannya pengelolaan kawasan perikanan; kawasan tambak udang dan budi daya rumput laut Minapolitan Lowita Suppa Pinrang; serta kawasan Ecoshrimp, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

ADPE sendiri adalah panduan yang disusun oleh FAO (2010) untuk penilaian pengelolaan kawasan akuakultur yang dipimpin oleh pemerintah dan para pihak setempat. ADPE menilai peran pemerintah dan para pihak dalam mendukung pengelolaan kawasan akuakultur yang berkelanjutan, yang mendukung kesejahteraan yang berkeadilan, serta adanya tata kelola yang baik dan sinergis.

Untuk memperoleh masukan dan dukungan dari para pihak terhadap konsep ADPE.  Penilaian ADPE di Pinrang pada 26 – 30 Maret 2018 ini dibuka dengan sosialisasi dan focus group discussion (FGD) ADPE pada Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan. FGD ini melibatkan Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau (BPPBAP) Maros, Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Takalar, Balai Karantina Ikan Makassar, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Rangkaian penilaian dilanjutkan dengan sosialisasi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, dan pertemuan dengan petambak dan melihat langsung kawasan budi daya. Tentunya, tinjauan langsung ini sangat penting untuk memberi pandangan yang lebih jelas mengenai keadaan dan kesesuaian kondisi dengan indikator – indikator yang terdapat dalam ADPE.

Pada 30 Mei 2018, hasil penilaian terhadap budi daya di Pinrang ini menyimpulkan bahwa pengelolaan kawasan budi daya di Suppa dan Lanrisang termasuk dalam kategori baik. Katakan, dari skala 1-3, rata-rata kawasan tambak mendapat skor pertengahan. Hal ini berarti, perlu peningkatan untuk menjadi lebih baik lagi.

Lalu, sebenarnya, aspek apa saja sih yang dinilai dalam ADPE?

Pertama, aspek keberlanjutan ekosistem, dengan komponen sebesar 40%.

“Kawasan budi daya yang ditunjuk harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), dan tidak boleh mencemari kawasan lingkungan,” jelas Iman  Barizi, Kasubdit Penataan Kawasan dan  Kesehatan Ikan – DJPB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu tim peniaian ADPE bersama WWF-Indonesia. Indikator ini dibuktikan melalui data hasil laboratorium kualitas air, sebagai salah satu bentuk penerapan panduan perikanan budi daya yang baik.
 
Kedua, adalah aspek kesejahteraan berkeadilan, dengan komponen penilaian sebesar 30%.Hal ini dilihat dari adanya penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya. Selain itu, terdapat resolusi konflik yang baik dari setiap permasalahan dalam pengelolaan budi daya.

Komponen lainnya adalah tata kelola dan sinergitas, yaitu sinergitas program kerja masing-masing para pihak dalam pengelolaan kawasan budidaya,  termasuk isu partisipasi masyarakat dalam setiap program.

Dengan komposisi penilaian tersebut, konsep ADPE merupakan strategi untuk mengintegrasikan kegiatan akuakultur dengan aspek lingkungan yang lebih luas. Caranya, dengan menyeimbangkan hubungan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

ADPE telah diadopsi dan dirancang di Indonesia sejak 2014. Hingga 2017, dilakukan pematangan konsep melalui pertemuan nasional, pelatihan, hingga uji lapang indikator dan penilaian ADPE.

“Semoga melalui program ADPE ini, masyarakat petambak dapat merasakan manfaatnya. Implementasi ADPE di Pinrang harus berhasil, sehingga lingkungan pun terjaga, masyarakat sejahtera,” A. Aslam Patonangi, Bupati Pinrang, mengungkapkan dukungannya pada sesi Sosialisasi ADPE pada Pemda Pinrang yang dipimpin oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pinrang (27/03/2018).

Harapan ini diamini tak hanya oleh WWF-Indonesia, tetapi juga SKPD – SKPD terkait - Badan Lingkungan Hidup Kab. Pinrang, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, perwakilan petambak udang dan petani rumput laut, serta penyuluh perikanan yang hadir hari itu.

Udang windu hasil panen pembudidaya Pinrang sedang dihitung
© Idham Malik / WWF-Indonesia Enlarge
Pre assessment ADPE pada petambak udang vannamei dan petani rumput laut Desa Tasiwalie - Desa Wiringtasi, Kec. Suppa, Kab. Pinrang.
© Idham Malik / WWF-Indonesia Enlarge
Produksi udang windu oleh pembudidaya di Pinrang, Sulawesi Selatan
© Idham Malik / WWF-Indonesia Enlarge
Sosialisasi ADPE di kantor DKP Kab. Pinrang. Melibatkan parapihak atau SKPD se Kab. Pinrang yang terkait.
© Idham Malik / WWF-Indonesia Enlarge
FGD di kantor DKP Provinsi Sulsel yng melibatkan stakeholder di Makassar, Maros, dan Takalar (Universitas, Balai riset perikanan, balai rekayasa perikanan, dan Balai karantina)
© Idham Malik / WWF-Indonesia Enlarge

Comments

blog comments powered by Disqus