Cukup sudah: Setelah delapan tahun janji-janji “nol deforestasi,” industri sawit masih menghancurkan hutan | WWF Indonesia

Cukup sudah: Setelah delapan tahun janji-janji “nol deforestasi,” industri sawit masih menghancurkan hutan



Posted on 08 June 2018   |  
Buah Sawit
© WWF-Indonesia/Des Syafrizal
PEKANBARU – Buah sawit dari kebun yang secara tidak prosedural atau ilegal  dikembangkan di dalam Kawasan Hutan dan termasuk kawasan konservasi yang merupakan  habitat satwa liar langka terus mencemari minyak sawit yang memasuki rantai pasok dari  24 pedagang dan merek global, padahal mereka telah membuat komitmen nol deforestasi.  Begitu temuan satu laporan Eyes on the Forest (EoF) yang diterbitkan hari ini. Kawasan- kawasan yang dilindungi telah hilang menjadi kebun sawit termasuk di sebagian habitat terakhir gajah dan harimau Sumatera yang sangat terancam kepunahan di Indonesia. 
 
Investigasi acak bermetode rantai pengawalan (chains-of-custody) oleh EoF sejak 2011  menemukan 22 pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) ilegal  yang dipanen di dua Kawasan Nilai Konservasi Tinggi di Sumatera tengah, tepatnya di  lansekap Tesso Nilo dan Bukit Tigapuluh. EoF menemukan, sebut saja Si 4 Besar: GAR,  Musim Mas, RGE dan Wilmar – telah membeli TBS ilegal dari pabrik-pabrik ini, seringkali  berulang, padahal mereka sudah mengetahui telah tersangkut hal ini dari laporan-laporan  EoF sebelumnya. 
 
Pabrik-pabrik kelapa sawit juga di antaranya banyak menjadi pemasok langsung atau tak  langsung dari pedagang dan pengguna sawit penting dunia yang memiliki komimtmen nol  deforestasi seperti temuan investigasi EoF, yakni: AAK, ADM, Bunge, Cargill, Colgate- Palmolive, Fuji Oil, General Mills, Kellogg's, Louis Dreyfus, Mars, Mondelēz, Neste, Nestlé,  Olam, PepsiCo, Proctor & Gamble, Reckitt Benckiser, Sime Darby dan Unilever. Temuan  laporan telah diperlihatkan kepada perusahaan-perusahaan sebelum publikasi. 
 
"EoF memuji transparansi dari semua perusahaan ini guna memulai mempublikasikan data  terhadap pabrik pemasok mereka dan kami mengimbau agar perusahaan lainnya bisa  mengikuti hal sama," ujar Nursamsu, Leader Monitoring Deforestasi dan Advokasi WWF- Indonesia. "Kami tak heran menemukan banyak perusahaan yang tersangkut, karena kami  tahu skala ilegalitas di lansekap-lansekap itu serta bagaimana para pemain lokal, termasuk  Si 4 Besar, beroperasi. 
 
EoF mengharapkan keterkaitan nama-nama kondang di industri sawit, akan bisa mengambil  tindakan signifikan guna menggunakan kekuatan pembelian mereka dan pengakuan merek  sebagai posisi kuat dalam membersihkan pasokan hilir mereka. Serta membalikan jejak  deforestasi. "Kami perlu bantuan mereka menghentikan segera musnahnya hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati," tambah Nursamsu. 
 
EoF meyakini kajiannya yang teridentifikasi hanya bak ujung gunung es. Kami yakin laporan  merinci gambaran ilegalitas meluas di sektor minyak sawit di Sumatera bagian tengah  secara keseluruhan, tidak hanya di dua lansekap yang disorot. Sumatera tengah adalah titik  nol bagi deforestasi terburuk di pulau Sumatera, yang sendirian jadi titik panas global untuk  deforestasi. EoF menemukan truk-truk mengangkut tandan buah segar (TBS) ilegal berjalan  sejauh 145 kilometer dan menghabiskan 5 hari lebih di jalan. Cukup panjang, jauh mencapai  200 pabrik CPO, jalanan di luar batas kabupaten dan provinsi dari asalnya di Taman Nasional  Tesso Nilo. Laporan terbaru membuktikan asumsi laporan kami tahun 2016 bahwa tak  seorang pun yang aman dari membeli minyak sawit tercampur dengan ilegalitas dan  deforestasi. Selain itu, tanpa penyaringan pembelian di tingkat pabrik, penggunaan TBS  yang ditanam ilegal mudah terjadi di banyak kawasan prioritas konservasi, yang mencemari  lebih banyak lagi rantai pasok perusahaan global. 
 
Laporan Eyes on the Forest Cukup sudah menyorot pentingnya menelusuri semua pasokan  sawit sepenuhnya menuju perkebunan. Bagaimanapun, data yang dikumpulkan dari Si 4  Besar soal ketelusuran TBS mereka, menunjukkan jumlah besar TBS yang diproses jadi minyak sawit di dalam rantai pasok mereka, masih berasal dari sumber tak dikenal. 
 
"Tanpa mengenali sumber sebenarnya, bagaimana mungkin orang merasa 100% aman dan  mereka tidak akan membeli produk bercampur TBS ilegal?" kata Woro Supartinah,  Koordinator Jikalahari. "Kelompok 4 Besar sudah memahami meluasnya pelanggaran di  Kawasan sejak lama, tetapi mereka masih menaruh prioritas mereka untuk mengamankan  pasokan TBS yang cukup untuk mengisi permintaan fasilitas hilir. Dan ini sangat bergantung  pada pasokan yang tak tepercaya dari perkebunan pihak ketiga, agen dan pedagang.  Dengan mempertimbangkan tanggungjawab besar bahwa mereka harus melindungi pelanggan hilir mereka, mereka jelas gagal berupaya maksimal mengatasi persoalan ini." 
 

Kurang kuatnya metodologi penelusuran TBS juga berarti akan mustahil bagi perusahaan  manapun melaksanakan komitmen menghentikan deforestasi, karena tak ada cara untuk  mencari apakah TBS yang dipanen dari perkebunan telah ditanami setelah deforestasi.  "Apakah industri ingin dikenang karena sebelah tangannya menghancurkan Taman Nasional  Tesso Nilo menjadi kebun sawit dan menyebabkan punahnya harimau Sumatera di Tesso  Nilo sembari memiliki kebijakan nol deforestasi?" tanya Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif WALHI Riau.

"Terlepas bertahun-tahun berkomitmen, industri masih terjerat konversi hutan menjadi  sawit. Cukup sudah," ujar Diki Kurniawan dari WARSI, anggota jaringan EoF di Sumatera.  "Di tahun ke delapan sejak kebijakan 'nol deforestasi' yang pertama, masih ada hal  mendesak bagi industri dan masyarakat madani meninjau ulang semua kerja rantai pasok  dan pencapaian sejatinya di lapangan. Sehingga mengarahkan upaya masa depan ke tujuan  sejati komitmen nol deforestasi, yakni: menghentikan penghancuran di Kawasan seperti  Tesso Nilo dan Bukit Tigapuluh. Serta mulailah upaya membalikkan jejak deforestasi ini." 

"Kurangnya tata kelola dan penegakan hukum di masa lalu telah berandil pada perambahan  skala besar terhadap hutan dilindungi menjadi pengembangan kebun sawit. Sejak kami  menerbitkan laporan yang lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk  satuan gugus tugas Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo," kata Woro Supartinah.

"Kami akan meneruskan investigasi mendukung tujuan tim RETN agar pabrik kelapa sawit  (PKS) berhenti membeli TBS dari perkebunan ilegal di ekosistem Tesso Nilo. Kami pun  berharap kelompok 4 Besar dan perusahaan lainnya bisa mendukung upaya Menteri LHK  dengan bekerja bersama pemasok hulu mereka mencapai 100% ketelusuran TBS sesegera  mungkin. Sehingga TBS yang diproduksi atau dipanen secara ilegal dan tak lestari bisa  diketahui, dipisahkan dan dikeluarkan." Koalisi EoF meminta industri sawit dan penggunanya mematuhi himbauan Polda Riau  maupun kebijakan KLHK agar tidak sembarangan membeli TBS di lansekap Tesso Nilo  dimana sekitar 58 PKS sudah diperingatkan oleh kepolisian soal ini pada tanggal 17 Februari  2017. 

Diki Kurniawan mengatakan, "menyusul contoh bagus dari Tesso Nilo, maka pemerintah  daerah, aparat keamanan, perusahaan, CSO dan masyarakat baru saja membentuk tim  Bukit Tigapuluh di kabupaten Tebo untuk menyelamatkan dan merestorasi lansekap Bukit  Tigapuluh," tambah Diki Kurniawan. "Kami mendesak keras perusahaan mendukung upaya  oleh tim RETN dan Bukit Tigapuluh melalui kontribusi signifikan guna mengatasi warisan  deforestasi mereka dan mulai melindungi dan merestorasi sejumlah kawasan konservasi  seperti Tesso Nilo and Bukit Tigapuluh. Tidak bisa diterima jika ada industri yang  membahayakan upaya daerah untuk konservasi." 

Untuk informasi lebih lanjut sila hubungi:

  • Woro Supartinah, Jikalahari / sekretariat@jikalahari.or.id / +62 813 1756 6965
  • Riko Kurniawan, WALHI Riau / rikokurniawan@walhi.or.id / +62 813 7130 2269
  • Nursamsu, WWF-Indonesia / nursamsu@wwf.id / +62 811 7582 217 
 
Catatan kepada Redaksi: 
Tentang EoF 
 
Eyes on The Forest (EoF) merupakan koalisi LSM di Riau, Sumatra: WALHI Riau, Jikalahari “Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau” dan WWF-Indonesia Program Sumatra Tengah. EoF juga membentuk jaringan kelompok anggota di Sumatra (KKI Warsi) dan Kalimantan : Environmental Law Clinic, Lembaga Gemawan, JARI Indonesia Borneo Barat, Kontak Rakyat Borneo, POINT, Swandiri Institute, Yayasan Titian, Gapeta Borneo dan WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat. EoF memonitor deforestasi dan status dari hutan alam yang tersisa di Sumatra dan Kalimantan dan mendiseminasi informasi secara luas. 
 
Untuk lebih banyak informasi tentang Eyes on the Forest, sila kunjungi: 
 
Website EoF: EoF website: http://www.eyesontheforest.or.id 
Peta interaktif EoF: http://maps.eyesontheforest.or.id 
Email: editor@eyesontheforest.or.id 
Buah Sawit
© WWF-Indonesia/Des Syafrizal Enlarge

Comments

blog comments powered by Disqus