Rich Site Summary/XML feeds for panda.org | WWF Indonesia

Rich Site Summary/XML feeds for panda.org



RSS

  • Pelatihan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Emisi GRK dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Secara Partisipatif

    Peserta pelatihan mendapatkan kesempatan untuk belajar teori dan praktek yang berkaitan dengan data spasial, data inventarisasi hutan dan pengukuran karbon hutan. <br />© WWF-Indonesia

    Kegiatan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting and verification/ MRV) emisi gas rumah kaca merupakan syarat wajib dalam mengakses pendanaan berbasis kinerja (payment for performance) aksi mitigasi REDD+. Tiga kegiatan tersebut harus dilakukan dalam standar yang baku sehingga jumlah emisi yang terverifikasi menjadi dasar yang disepakati untuk pendanaan berbasis kinerja.

    Pada tanggal 15 – 16 Desember 2017, WWF-Indonesia mengadakan Pelatihan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Emisi GRK dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Secara Partisipatif di Balai Desa Linggang Melapeh, Kutai Barat. Pelatihan tersebut diikuti oleh 23 orang peserta dari lima kampung dampingan WWF yaitu Linggang Melapeh, Laham, Batu Majang, Long Tuyoq dan Minta dan dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) dan Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat.

    Materi pelatihan yang berlangsung selama dua hari berupa penggunaan MRV Web-based system dan praktek penggunaannya. Juga dijelaskan mengenai apa itu perubahan iklim, kaitannya dengan REDD+ dan bagaimana cara mengukur emisi gas rumah kaca. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar desa-desa yang berada disekitar hutan, selaku ujung tombak yang berkaitan dengan konservasi hutan, dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi dan menjaga kawasan hutan di wilayahnya secara berkesinambungan dan sejalan dengan pemerintah pusat dan daerah.

    Pelatihan ini di fasilitasi oleh Abdul Mukti dari WWF-Indonesia dengan pelatih Arief Darmawan. Pembukaan pelatihan ini dilakukan oleh Bapak Kepala Kampung Linggang Melapeh.

    Pelatihan ini mendapatkan tanggapan positif dari peserta pelatihan yang mendapatkan kesempatan untuk belajar teori dan praktek yang berkaitan dengan data spasial, data inventarisasi hutan dan pengukuran karbon hutan. "Kami dari kampung senang karena bisa belajar langsung pengukuran karbon dan input data dalam MRV web-base system yang sebelumnya tidak kami ketahui sama sekali," ujar Roy salah satu peserta.

    Dalam penjelasannya saat pelatihan Arief Darmawan menyampaikan ketika standar pengukuran emisi GRK telah terbangun maka kegiatan MRV menjadi sebuah kegiatan rutin yang pelaksanaannya dapat dibantu dengan teknologi sistem informasi (basis data), terutama yang berbasis internet.

    Di lain pihak, WWF-Indonesia memiliki inisiatif untuk mengembangkan sebuah platform portal data berbasis internet untuk membantu melakukan kegiatan MRV REDD+ secara partisipatif. Platform ini memiliki pondasi basis data yang ditujukan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan berbasis hutan dan lahan gambut yang telah dan sedang dilakukan oleh WWF-Indonesia. Platform ini juga dilengkapi fasilitas Multi-information Mobile System (MiMS) yang menggunakan piranti smartphone berbasis android yang dapat sangat membantu dalam mewadahi partisipasi publik terkait pengumpulan data lapangan.


     

  • Nasib Hutan di Balik Sehelai Tisu

    Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta, Indonesia<br />© WWF-Indonesia/Saipul Siagian

    Oleh: Nur Arinta

    Tisu, helaian kertas tipis dan lembut yang memiliki daya serap tinggi ini sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari aktivitas di meja makan, bepergian, merias wajah, mencuci tangan, hingga aktivitas di toilet menggunakan kertas tipis ini. Begitu melekatnya tisu dalam kehidupan sehari-hari ini berdampak pada konsumsi tisu yang tinggi. Kita sering tidak sadar saat menggunakan tisu, ini membuat perilaku boros tisu menjadi hal yang biasa. Padahal, ini memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan.

    Pada awalnya tisu lebih banyak digunakan untuk toilet. Namun sekarang tisu menjadi fasilitas yang wajib di tempat makan. Selain itu, produksi tisu juga terus berkembang dengan berbagai bentuk dan pengemasan, sehingga lebih menarik masyarakat untuk menggunakan tisu. Ini membuat konsumsi tisu Indonesia ke depannya akan terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. WWF-Indonesia bersama creative agency Hakuhodo melakukan penelitian, dari hasil penelitian tersebut menyatakan 54 persen masyarakat Indonesia hidup di kota besar, memiliki kebiasaan menghabiskan tiga helai tisu untuk mengeringkan tangan.

    Koesnadi, Sekjen Serikat Hijau Indonesia mengatakan, "jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap harinya mereka menggunakan setengah gulung tisu, artinya konsumsi tisu Indonesia setiap harinya adalah 100 juta gulung. Bila diasumsikan berat satu gulung tisu adalah seperempat kilogram, maka penggunaan tisu Indonesia dalam satu hari mencapai 25 ribu ton." Bisa dibayangkan berapa banyak pohon yang dibabat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tisu Indonesia setiap harinya. Hal ini menjadi miris karena satu pohon ternyata mampu menyediakan oksigen untuk 3 orang, dan juga menjadi penyerap karbon dan emisi.

    Permintaan tisu yang terus meningkat ini berdampak pada hutan alami yang menjadi rumah bagi para satwa liar seperti Harimau Sumatera, Orangutan, Gajah Sumatera, dan spesies lainnya. Deforestasi yang terjadi di hutan Indonesia sebagian besar disebabkan oleh konversi hutan menjadi perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI). Di Sumatera, lebih dari 7 juta hektare hutan yang merupakan habitat Harimau Sumatera telah berubah menjadi perkebunan, dan kawasan HTI untuk kertas dan tisu. Sejak tahun 1985 hingga kini, hutan Sumatera terus menyusut dengan angka laju deforestasi sebesar 2,9 persen setiap tahunnya. Kini hanya tinggal 24 persen luas hutan alami yang tersisa di Sumatera, dan akan semakin menyusut jika permintaan komoditas hutan seperti tisu terus meningkat dan tidak terkendali.

    Jika dilihat kembali, konsumsi tisu Indonesia memang belum sebesar konsumsi negara lain, apalagi jika dibandingkan dengan negara barat. Namun kita tidak perlu menunggu untuk melakukan hal yang positif untuk alam. Apalagi ternyata secara tidak sadar setiap helai tisu yang kita gunakan adalah penentu nasib hutan dan satwa yang hidup di dalamnya.

    Menyambut tahun yang baru ini, mari kita sebagai konsumen dan pengguna tisu menjadi lebih bijak dalam menggunakan si putih tipis nan lembut ini, lebih baik lagi jika hanya menggunakan tisu yang sudah mendapat label hijau. Atau ya, berhemat, Bagaimana caranya? Setiap selesai mencuci tangan, kita bisa mengeringkan tangan kita dengan cara yang menyenangkan, yakni dengan melakukan #30claps, atau bisa juga dengan cara mengeringkan tangan kita menggunakan sapu tangan. Jika kita memerlukan tisu, biasakan untuk tidak mengambilnya lebih dari satu. Gunakan setiap helai tisumu secara lebih efektif.

    Terakhir, mulailah membeli tisu yang berlabel ramah lingkungan. Label Forest Stewardship Council (FSC) merupakan simbol yang menandakan produk komoditas hutan yang berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab, baik secara lingkungan maupun sosial. Ini artinya, tisu yang Anda gunakan didapatkan dari hutan yang tidak merusak lingkungan, memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan emisi karbon, rehabilitasi hutan, dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat, masyarakat sekitar hutan, dan juga hak pekerja.

    Jadikanlah 2018 sebagai waktu dimana kita menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Menjadi konsumen tisu yang bijak, penyelamat hutan, dan pahlawan bagi satwa Indonesia!

     

  • Aktivitas Perikanan Tuna Berbasis Rumpon di Sendangbiru

    Tuna sirip kuning<br />© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWFOleh: Ovan Santoso dan M Choirul anam (Capture Fisheries Assistant)


    Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP) Pondokdadap, Sendangbiru, Malang, merupakan salah satu pusat pendaratan tuna terbesar di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis letak pelabuhan Pondokdadap sangat diuntungkan dengan adanya Pulau Sempu sebagai penghalang ombak alami. Kondisi tersebut memberikan keamanan terhadap kapal-kapal yang berlabuh. Kapal yang dominan menangkap jenis ikan tuna dan cakalang adalah kapal sekoci dengan rata-rata ukuran 12-20 GT (gross ton) menggunakan alat tangkap pancing dan alat bantu rumpon. Adapun jenis kapal slerek dengan rerata ukuran 30 GT menggunakan alat tangkap pukat cicin (purse seine). Hasil tangkapan utama nelayan Sendangbiru adalah, tuna albakora (Thunnus alalunga), tuna sirip kuning (Thunnus albacares), tuna mata besar (Thunnus obeseus), dan ikan cakalang (Katsuwonus pelamis).

    Dari tahun 2010 sampai 2015 produksi hasil tangkapan dari kapal sekoci dan slerek di Sendangbiru mengalami fluktuatif. Untuk ikan cakalang produksi tertinggi pada tahun 2010 sebesar 1.816 ton, terendah pada tahun 2012 sebesar 446 ton. Untuk ikan jenis tuna sirip kuning produksi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 1,505 ton, dan terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 501 ton.

    Perkembangan pemanfaatan penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan semakin meningkat. Diperkirakan telah ada ratusan rumpon yang digunakan oleh nelayan Sendangbiru. Hal tersebut juga diikuti dengan meningkatnya aktivitas penangkapan di Perairan Selatan Jawa. Pemanfaatan rumpon dan potensi sumber daya ikan tuna yang ada saat ini jika tidak diiringi dengan pengelolaan yang baik, maka akan menyebabkan penurunan hasil tangkapan dan akan berdampak pada status keberlanjutan dari sumber daya ikan tuna ke depannya. Pemasangan rumpon yang tidak sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan juga akan memberikan dampak negatif yang dapat merugikan nelayan dalam jangka panjang. Jika pemasangan rumpon terlalu padat mengakibatkan ikan tuna lebih sering berkeliling di sekitar rumpon.

    Berdasarkan kondisi tersebut pada bulan Januari 2016, WWF-Indonesia bekerja sama dengan (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan) FPIK Universitas Brawijaya melakukan survey ke Sendangbiru untuk mengamati aktivitas pemanfaatan sumber daya ikan tuna. Dari hasil survey tersebut perlu untuk dilakukan kajian mengenai status kelayakan pemanfaatan sumber daya ikan tuna berbasis rumpon. Upaya itu bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya pengambilan kebijakan yang kurang tepat dalam pengelolaan perikanan tuna. Kerja sama tersebut berjalan sampai Februari 2017.

    Guna menghimpun informasi terkait penggunaan tersebut pada Maret 2017 WWF-Indonesia bekerja sama dengan Loka Penelitian Perikanan Tuna (LP2T) Denpasar, Bali, untuk melakukan kajian efektivitas rumpon pada perikanan tuna yang didaratkan di UPT Pondokdadap, Sendangbiru, Malang. Proses identifikasi awal dari data nelayan, penduduk, armada kapal serta produksi tuna pada tahun sebelumnya. Kemudian, dilanjutkan dengan melakukan pendataan di lapangan. Secara garis besar ada dua kegiatan pendataan yang dilakukan dari hasil wawancara nahkoda yang dilakukan, yaitu untuk menggali informasi terkait aspek teknis penangkapan dan pemenuhan data biologis dari ikan hasil tangkapan.

    Jumlah kapal yang landing sebanyak 10-20 kapal jika sedang ramai ikan, namun akan sangat sedikit jika sedang tidak musim ikan hanya sekitar 3-6 kapal per harinya. Selain itu, untuk mengetahui kondisi morfometrik ikan tuna yang ditangkap menggunakan model pertumbuhan dengan analisis panjang dan berat ikan. Pengukuran panjang Fork Length (FL) dilakukan secara acak per spesies menggunakan meteran, sedangkan untuk mengukur berat ikan menggunkan timbangan berkapasitas maksimal 5kg dan 50kg. Hasil yang didapatkan untuk area penangkapan ikan tersebar antara 8–12 Lintang Selatan dan 110–114 Bujur Timur. Sedangkan untuk satu trip kapal sekoci berkisar antara 7–13 hari, penangkapan maksimal rumpon dilakukan antara bulan Mei–Oktober. Pembatasan dan perizinan rumpon perlu diperketat sesuai aturan yang berlaku dan mewajibkan pelaporan pemasangan titik rumpon yang telah terpasang.

  • Apsalom Kurano, Membangun Sawendui dari Nol

    Apsalom Kurano adalah kepala kampung Sawendui, sebelumnya beliau adalah masyarakat kampung Aisau. <br />© WWF-Indonesia

    Apsalom Kurano adalah kepala kampung Sawendui, sebelumnya beliau adalah masyarakat kampung Aisau. Beliau memiliki wilayah ulayat adat yang besar di Kampung Aisau meliputi wilayah kampung sawendui sekarang. Dengan ulayat adat yang besar tersebut, dan potensi hutannya, membuka peluang bagi perusahaan dengan Hak Pengusaha Hutan (HPH) untuk mengelola hutan di Sawendui. Jadilah sejak tahun 1990-an, Sawendui merupakan wilayah operasi HPH. Nyaris tidak ada lagi hutan Sawendui yang kaya akan jenis kayu Merbau. "Pada jaman itu, hutan masih utuh, setelah perusahaan tebang tidak pilih, sesuka hati, jadi yang masih di bawah ukuran, dipotong semua," Kenang Apsalom.

    Pohon Merbau di wilayah Sawendui merupakan salah satu pohon display yang paling banyak  persentasenya dihinggapi oleh Burung cenderawasih Minor Jobiensis sebagai tempat main dan kawin. Burung-burung cenderawasih yang dulunya banyak disekitar hutan Sawendui pun pergi karena kurangnya ketersediaan pohon display, dan tak jarang yang jadi buruan oleh oknum perusahaan HPH dan masyarakat sekitar Kampung Sawendui.

    Setelah HPH pergi karena operasi hutan lestari di tahun 2005, Sawendui tidak menjadi apa-apa. Apalagi Sawendui bukan wilayah penyedia bahan makanan pokok, tidak ada dusun sagu sebagai tempat stok makan bagi masyarakat. Masyarakat kampung Aisau hanya menjadikan Sawendui sebagai tempat mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Miris melihat kondisi kampung Sawendui. Bagaimana kampung yang dulunya kaya, kini seakan tak bersisa. Apsalom Kurano, merasa bertanggung jawab atas keterpurukan Sawendui. Dengan tekad yang bulat dan modal yang tidak seberapa, ia menyambut baik program pemerintah untuk pemekaran kampung. 

    Ia berinisiatif menjadikan wilayah Sawendui sebuah kampung baru yang berdaya. Pada tahun 2014 Dimulailah dengan memanggil kerabat terdekat untuk menetap di wilayah Sawendui. Hanya ada sekitar tiga rumah waktu itu. Dengan niat yang tulus, Ia tidak berlarut-larut dalam keterpurukan, melainkan bangkit dengan cepat, menyelamatkan hutan yang tersisa, mengejar segala ketertinggalan kampung Sawendui.

    Saat ini 3 tahun kemudian, pembenahan pun telah dilakukan. Sejak hadirnya WWF –Indonesia di tahun 2015 berbagai upaya pemulihan dilakukan. Mulai dengan persemaian  bibit pohon Merbau dan Matoa di sepanjang daerah aliran sungai untuk memulihkan kondisi hutan di masa datang, persemaian bibit sagu di sepanjang kali Katwar sebagai penunjang stok bahan makanan masyarakat.  Juga sebagai salah satu alternatif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui  bidang perkebunan, disemai pula 256 bibit kakao, yang didatangkan dari Distrik Klaisu Kabupaten Jayapura.

    Jalanilah niat baik dengan penuh ketulusan, maka semesta akan mendukungnya. Burung-burung cenderawasih yang pergi, kini kembali, kembali pada pohon-pohon display yang masih tersisa, kembali pada habitatnya memenuhi panggilan semesta. Tidak ada lagi perburuan burung surga ini, tidak ada lagi pengambilan hasil alam baik di laut dan di darat dengan berlebihan. Semua harus sesuai kebutuhan. Saatnya perekonomian masyarakat kampung Sawendui tumbuh. Usaha permebelan kayu berjalan untuk memenuhi kebutuhan kampung. Menurut anggota Koperasi Serba Usaha Kornu, Henderkus Woriasi, yang bergerak di bidang community forestry usaha permebelan, Kepala kampung (Apsalom Kurano) menegaskan "penjualan mebel jangan dulu keluar kampung saat ini, penuhi dulu kebutuhan di kampung karena pembangunan dimulai dari kampung".

     

  • Stakeholder Perikanan Menyepakati Adanya Peraturan Strategi Pemanfaatan Kepiting Bakau Di Sulawesi Utara

    Diskusi Peraturan Strategi PemanfaatanKepiting Bakau Di Sulawesi Utara<br />© WWF-IndonesiaOleh: Muhammad Yusuf (Fisheries Science Coordinator)


    Strategi pemanfaatan atau harvest strategy sumber daya perikanan merupakan salah satu perangkat pengelolaan perikanan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki stok perikanan yang telah mengalami deplesi atau mempertahankan kondisi stok perikanan yang masih baik. Stok sumber daya perikanan yang masih baik dapat dimanfaatkan nelayan sebagai sumber mata pencaharian. Harvest strategy ini telah dibahas dalam pertemuan di Kantor Gubernur, Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan terlaksana atas kerja sama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Utara, Forum Masyarakat Peduli Taman Nasional Bunaken (FMPTNB), dan WWF-Indonesia. Pertemuan ini membahas strategi pemanfaatan sumber daya kepiting bakau agar dapat dilakukan pengelolaan lebih baik. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Produk DKP Sulawesi Utara, Bapak Ir. Frits Kaihatu, M.Si. Dalam sambutannya disampaikan bahwa harvest strategy kepiting bakau sangat sejalan dengan visi misi DKP yang menekankan pada peningkatan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya perikanan. 
     
    Berdasarkan data potensi stok sumber daya perikanan Tahun 2016, stok kepiting bakau provinsi Sulawesi Utara yang berada dalam 2 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716 telah menunjukkan kondisi stok fully exploited, dan WPP 715 yang telah menunjukkan kondisi stok over exploitation. Artinya, di Sulawesi Utara dalam WPP 716 pada bagian Laut Sulawesi penambahan armada dan produksi kepiting bakau tidak dapat bertambah lagi. Kemudian pada wilayah Teluk Tomini di WPP 715, telah terjadi penangkapan berlebih sehingga armada perikanan tangkap kepiting bakau sudah harus dikurangi untuk menghindari deplesi stok yang lebih mengancam sumber daya. Data statistik perikanan Tahun 2015 di Sulawesi Utara juga menunjukkan produksi kepiting Propinsi Sulawesi Utara mengalami rata-rata penurunan 3,91% sejak 2005-2014.
     
    Melihat kondisi tersebut, stakeholder perikanan di Sulawesi Utara melakukan pembahasan mengenai strategi pemanfaatan perikanan untuk sumber daya kepiting bakau agar stoknya dapat diperbaiki kembali, serta mempertahankan stok yang masih sehat, seperti di kawasan Taman Nasional Bunaken. Stok kepiting bakau yang masih sehat ini merupakan lokasi pendampingan kelompok nelayan oleh FMPTNB, salah satu anggota JARING-Nusantara, yaitu di Pulau Mantehage, Kabupaten Minahasa Utara, Desa Pinasungkulan Kabupaten Minahasa, dan Desa Popareng Kabupaten Minahasa Selatan.
     
    Strategi pemanfaatan harus memiliki indikator pengelolaan kuantitatif dan terukur atau bisa disebut input-output. Input merupakan titik acuan berupa jumlah armada penangkapan yang boleh beroperasi dalam suatu unit pengelolaan dalam satu tahun, sedangkan output adalah jumlah kepiting bakau yang boleh ditangkap. Muhammad Yusuf, Koordinator Fisheries Science, WWF-Indonesia, menyampaikan hasil kajian stok kepiting bakau dalam jumlah nilai input dan output di lokasi penangkapan, yaitu di Pulau Mantehage dengan input sebesar 51 unit armada penangkapan atau nelayan kepiting bakau, dan output sebesar 13,37 Ton per tahun. Kemudian di Desa Pinasungkulan dan Desa Popareng, yang merupakan satu unit stok menunjukkan input sebesar 39 unit dan output sebesar 56,59 Ton.
     
    Pada acara yang diselenggarakan pada 21 Desember 2017 juga terdapat ruang diskusi yang disediakan panitia, seperti gagasan program kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Utara disampaikan oleh perwakilan DKP Sulawesi Utara, topik ekologi kepiting bakau dijelaskan oleh Prof. Dr. Winda M. Mingkid dari FPIK Universitas Sam Ratulangi serta kondisi pendampingan nelayan kepiting bakau di kawasan Taman Nasional Bunaken dijelaskan oleh Hanny Gamis dari FMPTNB. 
     
    Jalannya diskusi yang dihadiri oleh 56 partisipan tersebut dipandu oleh Bapak Ir. Boyke Toloh dari Universitas Sam Ratulangi. Dalam diskusi juga dijelaskan bahwa dalam menjalankan strategi pemanfaatan kepiting bakau di Sulawesi Utara dibutuhkan pengelolaan bersama sebagai unit pengelola. Unit pengelola strategi pemanfaatan sumber daya kepiting bakau yang akan diusulkan terlibat adalah:

    1. Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
    2. Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPP 716
    3. Instansi Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Utara
    4. Balai Taman Nasional Bunaken
    5. Pemerintah Kabupaten / Kota di Propinsi Sulawesi Utara
    6. Akademisi/ Kelompok Peneliti
    7. Pemerintah Desa/Kelurahan
    8. Kelompok Nelayan
    9. LSM/NGO
    10. Swasta
     
    Berdasarkan pembahasan dalam pertemuan ini, disepakati empat rekomendasi hasil pertemuan, yaitu melengkapi data dan informasi ilmiah terkait dokumen strategi pemanfaatan kepiting bakau Provinsi Sulawesi Utara, menindaklanjuti pertemuan ini dengan melakukan penyusunan peraturan tingkat provinsi mengenai Strategi Pemanfaatan Sumber Daya Kepiting Bakau di Sulawesi Utara, disusunnya tujuan peraturan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kepiting bakau di Sulawesi Utara, membuat tim dari stakeholder perikanan untuk penyusunan peraturan tingkat provinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari unsur akademisi, pengusaha, pemerintah, masyarakat, dan media. Tim ini dipimpin oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.

  • Meningkatkan Peran Umat Islam Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Ilegal dan Berperan Aktif dalam Agenda Konservasi

    Kumbang Hitam. Cecep memotret kumbang hitam besar cantik yang ia temui di rimbunnya semak-semak hutan Tesso Nilo<br />© WWF-Indonesia/CECEP

    Jakarta, 22 Desember 2017 - Dukungan terhadap upaya konservasi termasuk melalui pendekatan agama, terutama untuk melindungi satwa liar dan hutan terus bergulir. Pada Senin, 18 November 2017, Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS), bekerja sama dengan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH—SDA) MUI dan WWF Indonesia meluncuran buku bertajuk "Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem" dan "Khutbah Jumat Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem". Buku-buku  ini merupakan bekal dan penjelasan rinci tentang Fatwa MUI No 14 2014 yang telah dikeluarkan MUI tiga tahun sebelumnya.

    Penulisan kedua buku tersebut dimaksudkan memudahkan pengenalan dan pemahaman dalam menerapkan Fatwa MUI No.4/ 2014 tentang "Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem" yang menyoroti prinsip-prinsip inti, kepercayaan akan nilai-nilai dan kontekstualisasi konsep-konsep fiqih pada lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan konservasi. Di dalamnya terdapat ajakan untuk melindungi keanekaragaman hayati terutama spesies yang terancam punah.

    Fatwa MUI No. 4/ 2014 tersebut telah diterima dan disosialisasikan kepada beberapa ulama daerah seperti Aceh, Riau dan Ujung Kulon.  Melalui sosialisasi tersebut, dirasakan adanya kebutuhan seperti konten khotbah dan panduan penerapan fatwa untuk mengimplementasikan pesan-pesan fatwa tersebut secara lebih efektif dalam  membantu perlindungan satwa langka.

    "Buku-buku  ini bertujuan untuk mempertajam wawasan dan pandangan Islam tentang pentingnya konservasi satwa yang dilindungi,  sekaligus sebagai upaya pencegahan perburuan ilegal dan perdagangan ilegal satwa yang kini marak di tengah masyarakat. " ujar Dr Hayu Prabowo Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PLH-SDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Penulisan kedua buku ini didukung oleh para pakar konservasi dari berbagai  lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan para pegiat konservasi.  Menurut Dr. Fachruddin Mangunjaya, salah seorang penulis buku tersebut, keberadaan buku ini akan memperluas pengetahuan para ustadz dan khatib yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam menumbuhkan penyadar-tahuan tentang perlindungan satwa dan perubahan perilaku terhadap perdagangan ilegal satwa.

    "Para dai dan ustadz di masjid, pesantren dan madrasah di masyarakat dapat membantu penyebaran  pengetahuan tentang perlindungan satwa menurut ajaran Islam, seperti tertuang dalam buku ini", kata Dr. Fachruddin Mangunjaya, Ketua Pusat Pengajian Islam UNAS.

    Peluncuran buku ini didukung oleh WWF Indonesia yang juga mempunyai keperdulian dan membantu upaya pemberantasan perdagangan satwa illegal dan mengusung pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan.

    Chairul Saleh, Koordinator 'Wildlife Crime Team- WWF  Indonesia mengatakan; "Kita sebagai umat Islam, wajib menolong sesama mahluk ciptaan NYA, dan mencegah kepunahannya dan kami berharap, melalui  pendekatan agama Islam dapat memberikan peran besar dalam mengubah persepsi dan perilaku masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa dilindungi untuk kesejahteraan manusia, serta dapat mengurangi perburuan dan perdagangan satwa dilindungi secara illegal" Chairul Saleh, yang juga salah seorang penulis buku tersebut, menambahkan, "Ustadz dan para dai serta pihak pesantren dapat menjadi garda terdepan untuk upaya pendidikan, penyadartahuan di tingkat tapak tentang perlindungan satwa".

    Menteri Lingkungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr Ir. Siti Nurabaya, MSc dalam kata sambutannya pada buku ini mengatakan, bahwa buku Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem akan memperkaya wawasan masyarakat atas pandangan Islam terhadap perlindungan satwa  dan kajian ilmiah pentingnya upaya perlindungan satwa langka.

    Diharapkan buku-buku  ini dapat membantu para dai dan tokoh tokoh agama dan serta para khatib untuk memberikan pencerahan tentang perlunya pelestarian satwa dilindungi di Indonesia.

     

  • Petani Perketat Pengawasan Karet Bersih

    Harga karet anjlok dan tidak menguntungkan petani Sentra Karet Barese di Koridor Labian-Leboyan Kapuas Hulu.<br />© WWF-Indonesia

    Putussibau- Harga karet di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu hingga kini masih bertahan di kisaran Rp 5.000-6.000 per kilogram. Keadaan ini mendesak petani untuk kembali mencari cara agar mendapatkan penghasilan tambahan.

    Dalam kondisi harga karet anjlok dan tidak menguntungkan petani, Sentra Karet Barese di Koridor Labian-Leboyan Kapuas Hulu, masih berupaya meningkatkan harga tawar karet yang dihasilkan petani. "Kita berupaya melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan posisi tawar petani di hadapan pasar," kata Octavius Jubang, Manager Sentra Karet Barese di Lanjak, Kamis (21/12/2017).

    Sentra yang terbentuk sejak 17 November 2015 ini melakukan sejumlah inovasi guna meningkatkan kualitas Bahan Olahan Karet (Bokar). Didampingi WWF-Indonesia, Sentra Karet Barese berusaha meningkatkan kualitas karet dengan menerapkan sistem pengawasan internal atau Internal Control System (ICS).

    Sistem ini terbukti berhasil menjaga kualitas karet yang dihasilkan petani, dimana Bokar yang dihasilkan telah diuji di Laboratorium Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat.

    Karet yang dikering-anginkan selama dua minggu sudah memiliki Kadar Kering Karet (K3) sebesar 76.19 persen dengan kadar kebersihan mencapai 91.44 persen. Sedangkan untuk karet usia pengeringan satu bulan, K3 sudah mencapai 78.24 persen dengan kadar bersih mencapai 92.01 persen.

    Hasil uji laboratorium ini menunjukkan bahwa karet yang diproduksi Sentra Karet Barese dinyatakan sudah sesuai dengan SNI 06-2047-2002. Keberhasilan petani dalam menjaga kualitas, secara signifikan mengubah harga bokar bersih menjadi 9.600 hingga 14.200.

    Jubang menjelaskan, penerapan sistem pengawasan langsung dari petani karet ini merupakan kontribusi untuk meningkatkan hasil produksi karet rakyat. Artinya, petani mengubah perilaku dari yang sebelumnya merendam dan memasukkan kontaminan lain ke dalam Bokar menjadi mengeringkan Bokar di rak-rak.
    "Kami melakukan pengawasan produksi karet dari pembersihan kebun petani, pemilihan wadah bambu yang memiliki asam semut alami, hingga pengangkutan. Terus kami jaga agar tidak terkontaminasi pasir, batu, bahkan kulit kayu dari pohon karet itu sendiri," jelas Jubang.

    Dia mengaku semangat memproduksi potensi lokal ini tetap berlanjut di tingkat petani anggota dan berharap mendapat dukungan pemerintah. "Petani karet tidak dapat berjalan sendiri. Kami memerlukan dukungan dan perhatian dari pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendamping seperti WWF Indonesia agar terus dapat menghasilkan karet rakyat yang berkualitas," pintanya.

    WWF-Indonesia pada 2011 telah melakukan kajian di kawasan Koridor Labian-Leboyan, yakni di Desa Labian, Desa Mensiau, dan Desa Sungai Abau. Di sana, petani mampu menjual karet basah dengan K3 54 persen sekitar 80 ton per bulan.

    Hulu Kapuas Landscape Leader WWF-Indonesia, Anas Nasrullah mengungkapkan sebenarnya produksi karet rakyat ini dapat meningkat produksinya. "Hasil dari kajian yang telah kami lakukan ini memprediksi produksi karet rakyat dapat meningkat hingga 300 persen pada tahun 2016. Hal ini dapat terjadi dengan dilakukannya reforestasi kawasan yang dimiliki oleh masyarakat dan insentif pasar terhadap produksi bokar bersih," katanya.

    Dalam meningkatkan kualitas dan menjaga mutu karet rakyat, WWF-Indonesia juga telah mendampingi sejumlah kelompok lainnya di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang seperti Kelompok Petani Karet Desa Tanjung, Kecamatan Mentebah untuk Kabupaten Kapuas Hulu dan Kelompok Petani Karet, Koperasi Rimba Harapan, Kabupaten Sintang.

    Upaya ini dilakukan dengan harapan petani karet dapat meningkatkan nilai tawar, memunculkan pasar yang adil, dan pada akhirnya dapat mensejahterakan petani karet itu sendiri.

     

  • WWF Ajak Wartawan Ikut Membuka Mata Indonesia Tentang Konservasi Duyung dan Lamun

    Foto bersama WWF-Indonesia dan Bupati Alor, Amon Djobo, dan jajarannya<br />© Mohamad Chafiz / WWF-IndonesiaOleh: Nisa Syahidah (Sunda Banda Seascape Communication & Campaign Assistant, WWF-Indonesia)


    Baca Sebelumnya:


    "Bumi Alor ini bumi persahabatan. Alor adalah surga di timur matahari. Tuhan dan leluhur izinkan kami hidup di pulau ini, makan dari tanah ini," Bupati Alor, Aman Djobo, berdiri bersisian dengan Arifin Putra di depan kantornya (27/11), di depan beberapa kamera kami yang tengah mengambil gambar untuk video promosi konservasi ekosistem pesisir di SAP Selat Pantar dan Perairan Sekitarnya, Kabupaten Alor.

    "Maka keindahan dan anugerah ini harus kami jaga dan rawat untuk masa depan, karena alam dan manusia saling ketergantungan," lanjut ia menunjukkan kesungguhan. Alor 1 ini kemudian menjabat haru tangan Arifin dan menyampaikan apresiasinya.
     
    Dalam perannya sebagai Duta Dugong and Seagrass Conservation Project (DSCP), Arifin menemukan keindahan "surga di timur matahari" ini justru bukan semata-mata dari pesona duyung langka yang mendiami Pantai Mali. Tetapi juga dari kekayaan budaya, keramahtamahan penduduknya, dan betapa memesona beningnya perairan Alor bahkan di sepanjang satu-satunya jalan raya yang menghubungkan ibukota Kalabahi hingga Alor Kecil itu.
     
    Hal itu juga yang Arifin sampaikan pada rekan-rekan wartawan dari Mahensa Express, Teropong Alor, Warta Alor, NTTupdate, Kalabahi Pos, dan Metro Alor yang hadir pagi itu (28/11) di Hotel Pulo Alor. Kami mengumpulkan wartawan Alor untuk berdiskusi mengenai konservasi duyung dan lamun bersama WWF dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Alor. Pada kesempatan ini, Arifin juga memaparkan kode etik berinteraksi (code of conduct) dengan duyung.
     
    "Duyung di Alor memiliki karakteristik yang unik, berbeda dengan umumnya duyung yang malu-malu untuk muncul," kata Casandra Tania (Marine Species Officer, WWF-Indonesia). "Justru keunikan inilah yang menjadi tantangan agar ia dilindungi dan dikelola dengan baik tanpa melupakan hakikat duyung sebagai satwa liar di alam," ucap Arifin menimpali.
     
    Diskusi pagi itu cukup hidup dengan fokus pada tantangan pengelolaan duyung di Alor ini ke depannya. Sama halnya dengan kami, para wartawan ini mengkhawatirkan masa depan pengelolaan duyung. Berbagai saran mereka lontarkan, misalnya pengaturan jadwal kunjungan resmi agar duyung tidak kelelahan, hingga penekanan kebutuhan regenerasi dan kaderisasi penjaga duyung di Pantai Mali. Rekan media juga mempertanyakan kejelasan status pelimpahan kewenangan pengelolaan ke tingkat provinsi. "Harapannya, pada 2018 nanti, sudah ada langkah nyata pengelolaan dari tingkat provinsi untuk SAP Selat Pantar ini," pungkas Rahmin Atapala, Kepala DKP Kabupaten Alor.
     
    Hari berikutnya (29/11), kami juga menyempatkan diri untuk mengundang rekan-rekan wartawan di Kupang untuk mendiskusikan hal serupa dalam jamuan makan siang bersama DKP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Dewan Konservasi Perairan Provinsi (DKKP) NTT, dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Wilayah Kerja NTT.
     
    "Diskusi mengenai duyung menarik, ini pertama kalinya digelar di sini," Kristo, wartawan Timor Express, angkat bicara mewakili rekan-rekan dari Sergap.id, NTTonlinenow, Kupangmedia, Pos Kupang, Victory News, juga para kontributor NET TV, Rajawali TV, Metro TV, RRI, Kompas TV, dan MNC Group. "Saya jadi ingin tahu, berapa banyak sebenarnya populasi duyung dan seberapa penting mamalia ini untuk dilindungi?" tanyanya.
     
    "Duyung sangat dibutuhkan ekosistem lamun, ibarat traktor yang menggemburkan padang lamun, melancarkan siklus energi, sehingga membuatnya subur," tutur Arifin Putra. "Kehadiran duyung mengindikasikan sehatnya sebuah ekosistem padang lamun. Meski belum ada data populasi dan status duyung di Indonesia, pada April 2016 melalui simposium duyung dan habitat lamun pertama kali oleh DSCP, kami memetakan indikasi persebaran lokasi duyung di 19 provinsi di Indonesia," timpal Casandra. "Salah satunya, beberapa titik di NTT – namun hanya satu yang benar-benar terkonfirmasi, yaitu di Mali, Alor," tutupnya.
     
    "Pengelolaan duyung membutuhkan kemitraan bersama – pemerintah, LSM, seluruh stakeholders, dalam mencakup aspek ekologi, sosial ekonomi, dan budaya," mengutip Ikram Sangaji (DKP Provinsi NTT), yang diaminkan oleh Anton Wijonarno (Marine Protected Area (MPA) for Fisheries Manager, WWF-Indonesia). "Semangat konservasi ada pada kemitraan dan kolaborasi, tidak bisa berjalan sendiri," tutupnya.
     
    Seperti halnya disebutkan Amon Djobo bahwa Alor adalah bumi persaudaraan, dalam konservasi, semua stakeholders adalah bersaudara. Seperti dalam lego-lego yang kami tarikan bersama Suku Abui di Desa Takpala (27/11), bahwa lirik lagunya bermakna persatuan, sama tanpa membeda-bedakan. Kita semua, sama-sama ingin melindungi ekosistem pesisir di Alor – dan di Indonesia.

  • "Mari Kita Kelola," Ajakan untuk Galakkan Upaya Konservasi Duyung dan Lamun di Alor

    Dugong di Alor<br />© © Tutus Wijanarko \ WWF-IndonesiaOleh: Nisa Syahidah (Sunda Banda Seascape Communication & Campaign Assistant, WWF-Indonesia)


    Baca Sebelumnya: Bersama Arifin Putra, Kampanye Duyung dan Lamun Promosikan Konservasi Alor Lewat Video

    Matahari Alor terik sekali siang itu (28/11) ketika Pak One mendorong perahu (katinting) warna-warninya menuju laut. Arifin Putra dan kru WWF-Indonesia mengikutinya dari belakang, bersiap menaiki perahu untuk mengunjugi Mawar, duyung (Dugong dugon) yang mendiami habitat padang lamun di perairan Pantai Mali, Kabupaten Alor.

    Dari Pantai Mali, kami bisa melihat pesawat lepas landas karena letaknya yang hanya dibatasi pagar bandara. Di sisi lain, tampak lidah pasir putih Pulau Sika mentereng terkena sinar matahari. Di zona inti Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Perairan Sekitarnya ini, Pak One bersama Forum Nelayan Kabola yang dikepalainya, telah mengubah pulau angker Sika menjadi pulau konservasi, dengan rapat hutan mangrove dan beberapa bungalow yang berdiri. Pantai Mali semakin ramai dikunjungi, apalagi dengan adanya Mawar, mamalia laut langka yang menggemburkan padang lamun Mali setiap hari.

    Berdasarkan kriteria International Union for Conservation of Nature (IUCN), duyung tergolong bersifat rentan ("Vulnerable") terhadap kepunahan. Sayangnya, tekanan pariwisata bagi biota dilindungi ini semakin tinggi. Sementara, pemahaman masyarakat dan dasar hukum mengenai perlindungan duyung masih belum kuat. Karena itulah, Dugong and Seagrass Conservation Project (DSCP), mengutus dutanya, Arifin Putra, untuk mengangkat isu pengelolaan duyung ke permukaan, salah satunya melalui video.

    Sesuai dengan kode etik (code of conduct) berinteraksi dengan duyung yang sedang disusun oleh WWF-Indonesia, pengambilan gambar dilakukan hanya dengan dua katinting kecil – jumlah perahu terbanyak yang dianjurkan.

    "Mawar.... Mawar, ada tamu." Dipanggil demikian oleh Sang Pawang, tidak lama kemudian Mawar bergerak naik, berenang mengelilingi perahu sambil sesekali kembali ke dalam air untuk memakan lamun dengan gerakan tubuhnya yang khas.

    Tidak ada yang turun dari katinting, tidak ada yang berenang bersama Mawar, apalagi menyentuhnya. Kru film mengambil gambar Mawar dari atas perahu, menggunakan dome-nya, meraba-raba di mana Mawar berada. Keseluruan atraksi Mawar dinikmati dari atas katinting. Hal ini merupakan bagian dari code of conduct yang akan terus didorongkan kepada wisatawan yang datang. Agar duyung tidak terganggu, wisatawan juga tidak boleh memotret menggunakan flash, bersuara berisik, dan mengeluarkan anggota tubuhnya dari perahu.

    "Meski duyung di Alor tampak bersahabat, ia tetaplah satwa liar," kata Arifin. "Code of conduct ini dibutuhkan tak hanya untuk keamanan duyung, tetapi juga keamanan kita dalam berwisata," lanjutnya. Edukasi pengunjung tak bosan disuarakan oleh Pak One pada hari demi hari ia membawa tamu yang ingin melihat Mawar di hamparan padang lamun Mali ini.

    Untungnya, Pak One bukan berjuang sendirian. Arifin juga menyimak cerita perjuangan nelayan dari Pak Yusuf, salah satu anggota kelompok Mail Maha. Dia bukan sekedar pemilik Leli Cafe & Guest House tempat kami melepas lelah di tengah syuting dengan bergelas-gelas es teh tanpa sedotan plastik. Pak Yusuf dan Kelompok Nelayan Mail Maha turut menjaga perairan Mali dengan berkomitmen menjaga laut dan mengatur pelaporan nelayan andon yang datang ke wilayah perairan Mali.

    WWF tidak akan membiarkan masyarakat penggerak ini berjuang sendiri tanpa pendampingan. Rasanya seperti masih bisa kami dengar suara Mama Martha merapal sambungan lirik lagu yang bertahun lalu diwariskan salah satu staf WWF di Alor itu. Mengajak semua untuk ikut mengelola ekosistem pesisir penyangga kehidupan manusia di SAP Selat Pantar dan Perairan Sekitarnya.

    "Ayo ayo semua, mari kita kelola
    Atur alat tangkap dan teknik penangkapan
    Aturlah kuota dan jumlah nelayan
    Ayo, ayo, mari kita kelola"
     
    Baca Selanjutnya: WWF Ajak Wartawan Ikut Membuka Mata Indonesia Tentang Konservasi Duyung dan Lamun 

  • Bersama Arifin Putra, Kampanye Duyung dan Lamun Promosikan Konservasi Alor Lewat Video

    Foto bersama Arifin Putra, WWF, dan Lurah Kabola dengan Mama Martha dan Kelompok Cinta Persahabatan<br />© Nisa Syahidah / WWF-IndonesiaOleh: Nisa Syahidah (Sunda Banda Seascape Communication & Campaign Assistant, WWF-Indonesia)


    "Ayo ayo semua, kita menanam bakau
    Untuk melestarikan alam dan lingkungan
    Untuk penahanan ketika gelombang
    Ayo, ayo, mari kita lakukan,"

     
    Mama Martha, ketua Kelompok Cinta Persahabatan (KCP) di Kelurahan Kabola, Alor, menyanyikan lagu tersebut lengkap dengan gerakan tangannya. Ada energi besar dalam vibra suara Mama yang merdu, satu-satu kali ditimpali suara ombak kecil yang menyentuh anak-anak bakau yang ia tanam di pantai. Di samping kami adalah kebun pembibitan yang memuat ribuan polybag anakan bakau yang didominasi jenis Rhizopora sp. Sejak 2008, KCP telah aktif menanam puluhan ribu bakau untuk mencegah abrasi di Kabupaten Alor.

    Dengat semangat menggebu dan jagung bose buatannya, Mama Martha menyambut tim WWF-Indonesia bersama Arifin Putra, aktor dan supporter WWF-Indonesia yang baru saja dikukuhkan jadi Duta Dugong and Seagrass Conservation Project (DSCP) pada 2 November 2017. Selama 25-30 November 2017, kami tengah melakukan pengambilan gambar untuk video yang mengangkat upaya konservasi ekosistem pesisir di Alor, sebagai bagian dari Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Perairan Sekitarnya. Ketiga ekosistem pesisir ini adalah ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

    Sehari sebelumnya (26/11), kami menyusuri ekosistem mangrove Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, untuk menemukan hamparan kebun rumput laut milik Kelompok Tomesah – yang tergabung dalam Forum Rumput Laut Alor (FoRLa). Beberapa pembudidaya tampak sibuk merentangkan tali ris penuh dengan bibit rumput laut, yang kelak dipanen dalam 90 hari.

    "Tomesah itu dalam Bahasa Alor, artinya sehati, sepikir, dan dengan kasih sayang," Pak Ipu, Ketua FoRLa, menjelaskan pada kami di sela-sela pengambilan gambar. Nama yang indah itu dibarengi dengan komitmen kelompok untuk menerapkan praktik budi daya yang ramah lingkungan, sesuai dengan Better Management Practices (BMP) Budi daya Rumput Laut WWF-Indonesia.

    "Ekosistem mangrove penting untuk budi daya rumput laut," Pak Sonter, yang menjabat Sekretaris Kelompok Tomesah, menjelaskan pada Arifin yang duduk bersama Mama-mama yang tengah mengikat bibit-bibit rumput laut. "Maka dari itu kami jaga, kami buat peraturan bahwa mangrove ini dirawat. Siapa mencabut dan merusak, akan didenda," lanjutnya menjelaskan Peraturan Desa Aimoli yang melarang penebangan dan pengambilan biota laut di ekosistem mangrove – dengan denda Rp500,000 hingga Rp1,500,000. Mereka memahami bahwa mangrove tak hanya menahan abrasi, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan lingkungan, yang akan meningkatkan kualitas produksi rumput laut sebagai salah satu sumber penghasilan.

    Melalui kisah mereka dalam video ini nantinya, Arifin dan WWF-Indonesia, yang tergabung dalam DSCP bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, ingin menginspirasi lebih banyak orang untuk berbuat serupa – sekaligus mengapresiasi upaya mereka.

    Video ini akan membuka mata publik mengenai status perlindungan duyung (Dugong dugon) dan habitat lamun yang ada di Pantai Mali, Alor. Tak lupa, menyorot status kawasan SAP Selat Pantar dan Perairan Sekitarnya – yang sejak 2016, tengah mengalami pengalihan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi dari pemerintah tingkat kabupaten kepada provinsi (UU No. 23 Tahun 2014).

    Karena itulah, pada hari berikutnya (28/11), kami mempertemukan Arifin Putra dengan Onesimus Laa, yang akrab disapa Pak One. Ia adalah penggiat konservasi yang menumbuhi Pulau Sika di dekat Bandara Mali dengan ribuan pohon bakau sejak tahun 2009. "Susah payah kami tanam bakau itu, supaya jangan kalau kita mati tidak meninggalkan apa-apa, tapi tinggalkan bakau-bakau itu untuk anak cucu," Pak One berkisah pada kami dengan berapi-api.

    Dia adalah simbol perlindungan terhadap Pulau Sika dan perairan Mali dengan padang lamun yang menjadi habitat seekor duyung – yang ia namai Mawar. Keduanya berada di dalam zona inti kawasan konservasi SAP Selat Pantar dan Perairan Sekitarnya – dan keduanya berada dalam tekanan pariwisata yang tinggi. Kalau saja kita tidak sama-sama melindungi.

    Baca Selanjutnya: "Mari Kita Kelola," Ajakan untuk Galakkan Upaya Konservasi Duyung dan Lamun di Alor

  • Kenali Lebih Dekat Orangutan Indonesia

    Bentuk wajah orangutan jantan dewasa merupakan salah satu hal yang dapat memperlihatkan perbedaan antara Orangutan Kalimantan dan Sumatera.<br />© WWF-Indonesia/Okta SimonOleh: Nur Arinta


    Orangutan merupakan salah satu dari spesies kera besar yang paling mirip dengan manusia, ini terbukti bahwa 97 persen DNA orangutan serupa dengan manusia. Orangutan juga merupakan satu-satunya kera besar yang bukan berasal dari Afrika, melainkan dari Asia, khususnya Asia Tenggara.

    Di Indonesia, terdapat dua spesies orangutan yang ada, yakni Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dan Orangutan Sumatera (Pongo abelii), tentu ada beberapa perbedaan antara Orangutan Kalimantan dan Orangutan Sumatera. Penasaran? Yuk lanjut baca artikel ini.

    Berdasarkan studi genetika, Orangutan Kalimantan telah diidentifikasi memiliki tiga subspesies, yakni Pongo pygmaeus pygmaeus yang ditemukan di barat laut Borneo, Pongo pygmaeus wrumbii yang ditemukan di Borneo bagian tengah, dan Pongo pygmaeus morio yang ditemukan di timur laut Borneo. Jika dibandingkan, dari ketiga subspesies ini, P.p. wrumbii merupakan subspesies orangutan paling besar, sedangkan P.p. morio adalah supspesies orangutan paling kecil di antara ketiga subspesies orangutan ini.

    Bentuk wajah orangutan jantan dewasa merupakan salah satu hal yang dapat memperlihatkan perbedaan antara Orangutan Kalimantan dan Sumatera. Orangutan jantan yang telah memasuki fase dewasa akan memiliki bantalan pipi dan kantung suara. Orangutan Kalimantan memiliki bantalan pipi yang melebar sehingga secara keseluruhan wajahnya terlihat bulat, sedangkan Orangutan Sumatera memiliki bantalan pipi menggelambir ke bawah sehingga membuat wajahnya terlihat oval. Selain itu, bentuk dagu Orangutan Sumatera juga terlihat lebih panjang.

    Selain bentuk wajah, ukuran tubuh juga dapat menunjukan perbedaan antara Orangutan Sumatera dan Kalimantan. Sejauh ini, Orangutan Sumatera jantan memiliki bobot maksimal sebesar 90 kg. Sementara itu, Orangutan Kalimantan jantan lebih besar, yakni berbobot maksimal 150 kg. Sedangkan bobot orangutan betina lebih kecil, yakni sekitar 30-50 kg atau sama dengan sepertiga bobot pejantan.
    Warna dan bulu Orangutan Sumatera lebih terang bila dibandingkan dengan Orangutan Kalimantan, dimana Orangutan Sumatera berwarna coklat agak oranye dan Orangutan Kalimantan cenderung berwarna coklat gelap. Bulu Orangutan Sumatera juga cenderung lebih tebal daripada saudaranya di Kalimantan.

    Keduanya hidup di hutan hujan tropis dataran rendah, rawa, dan hutan pegunungan. Namun berdasarkan penelitian, Orangutan Sumatera lebih banyak mengonsumsi buah-buahan dibanding Orangutan Kalimantan yang lebih beragam jenis makanannya, mulai dari buah-buahan, pucuk daun, hingga serangga. Hal ini disebabkan karena musim buah di Sumatera yang lebih panjang, sehingga ketersediaan buah lebih melimpah. Dalam memperoleh makanannya, tak jarang ditemukan Orangutan menggunakan potongan ranting untuk mengambil buah. Ini menunjukan tingkat intelegensi tinggi yang dimiliki kera besar ini.

    Banyaknya predator Orangutan di Sumatera seperti Harimau Sumatera dan macan, dibandingkan dengan Kalimantan juga mempengaruhi perilaku kedua jenis kera besar ini. Orangutan Sumatera cenderung lebih banyak menghabiskan waktu hidupnya di atas pohon dan bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya. Tubuhnya yang lebih kecil juga ditengarai membantu perilaku mereka yang hidup di tajuk pohon.

    Berbeda dengan saudaranya, Orangutan Kalimantan seringkali ditemukan di permukaan tanah.
    Pada tahun 2004, para ahli orangutan memperkirakan total populasi Orangutan Kalimantan di pulau Borneo adalah sekitar 54 ribu individu, dan di antara tiga subspesies yang ada, P.p pygmaeus adalah subspesies yang paling sedikit populasinya yakni sekitar 3,000 hingga 4,500 individu. Angka ini sama dengan delapan persen dari jumlah total populasi Orangutan di seluruh Borneo. Dengan jumlah populasi ini, Orangutan Kalimantan berada dalam status Endangered/EN (terancam punah) menurut IUCN (lembaga konservasi dunia).

    Lebih memprihatinkan dari saudaranya di Kalimantan. Terdapat 13 kantong populasi orangutan di Sumatera, dan dari jumlah kantong tersebut, kemungkinan hanya tiga kantong populasi yang berisi sekitar 500 individu dan tujuh kantong populasi terdiri dari 250 lebih individu. Saat ini, populasi Orangutan Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 6500 individu dan membuatnya berada pada status Critically Endangered/ CR (Kritis) menurut IUCN. Bahkan IUCN menyatakan, selama 75 tahun terakhir populasi Orangutan Sumatera mengalami penurunan sebanyak 80 persen.

    Orangutan merupakan satwa yang dilindungi dalam hukum nasional, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta PP nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Tidak hanya itu, pada level internasional orangutan menempati status Appendix I dalam CITES, sebuah konvensi yang mengatur perdagangan spesies di dunia. Itu artinya, orangutan bukan spesies yang boleh diperjualbelikan.

    Beberapa waktu lalu, ada kabar gembira yang datang tentang penemuan spesies baru orangutan, yakni Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). Para ahli genomik-genetika konservasi, biologi, morfologi, ekologi, serta perilaku primata telah sepakat akan adanya spesies baru kera besar ini. Orangutan ini merupakan spesies ketiga setelah Orangutan Sumatera, dan Orangutan Kalimantan. Dikabarkan bahwa spesies ini hanya dapat ditemukan di bentang alam Batang Toru Sumatera Utara, yang meliputi hutan dataran tinggi yang tersebat di tiga kabupaten di Tapanuli. Hal yang membedakan orangutan ini dengan jenis lainnya adalah rambutnya yang keriting dan memiliki kumis. Sayangnya, populasi orangutan ini dinyatakan sangat kecil, yakni hanya sekitar 800 individu.

    Meskipun terdapat banyak perbedaan antara Orangutan Sumatera, Kalimantan dan Tapanuli, mereka menghadapi ancaman yang sama dan sangat serius, yakni kehilangan habitat, pembalakan liar, kebakaran hutan, hingga perburuan dan perdagangan orangutan untuk dijadikan satwa peliharaan. Hutan yang menjadi habitat orangutan terus mengalami degradasi dari tahun ke tahun dan diubah menjadi pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pemukiman. Aktivitas ini tentu membuat banyak orangutan kehilangan rumahnya dan menyebabkan penurunan populasi.

    Lantas apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat yang tinggal di urban? sebagai masyarakat urban kita bisa melakukan aksi-aksi untuk mendukung konservasi orangutan untuk mempertahankan keberadaannya di alam. Caranya adalah menjadi konsumen yang bijak dengan membeli produk-produk bersertifikat ramah lingkungan. Selain itu kita juga bisa melapor ke Polisi atau BKSDA setempat atau melalui aplikasi pelaporan seperti Wildscan, GAKKUM, atau e-Pelaporan Satwa Dilindungi yang diterbitkan oleh Bareskrim POLRI, jika menemukan praktik perburuan dan perdagangan orangutan.


     

  • Akademisi dan LSM Perikanan Belajar menjadi Asesor Sertifikasi Ekolabel ASC Udang

    Foto bersama peserta pelatihan ASC di depan tambak milik Abd.Wahid <br />© Nur Ahyani/WWF-IndonesiaOleh: Usmawati Anggita Sakti (Seafood Savers Communication Assistant)


    Bagaimana peran akademisi dan LSM dalam proses perbaikan perikanan budi daya menuju sertifikasi ekolabel komoditas udang? Hal inilah yang kemudian dijawab selama Pelatihan Sertifikasi Ekolabel Perikanan Aquaculture Stewardship Council (ASC)¹ di Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada 27 November – 1 Desember 2017 oleh WWF-Indonesia.

    "Dalam proses menuju sertifikasi ASC, penyusunan Biology-Ecological Impact Assesment (BEIA) dan participatory-Social Impact Assesment (pSIA), akademisi dan LSM dapat berperan sebagai asesor, auditor atau konsultan implementor. Peran yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan atau permintaan. Peran akademisi dan Lembaga Swadaya Mastarakat (LSM) cukup penting dalam hal meninjau performa unit usaha budi daya terhadap berbagai standar ASC yang umumnya berbasis pengukuran secara metrik," ungkap Cut Desyana, National Aquaculture Coordinator WWF-Indonesia.

    Pernyataan di atas menegaskan bahwa seluruh stakeholder yang terkait maupun relevan dalam proses produksi udang memiliki peran dalam perolehan sertifikasi ekolabel. Dalam hal ini pembudidaya, perusahaan, pemerintah, LSM bahkan konsumen seafood dan akademisi patut untuk memahami perannya.

    Oleh karena itu, Dr. Ir. Rustam. MP, Andi Kurniawan. S.Pi, M.Eng, D.Sc, Alfabetian H Condro Haditomo, S.Pi, M.Si dan 13 peserta lain yang merupakan akademisi, pegiat LSM dan profesional dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, perusahaan perikanan, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, LSM Blue Forest, Yayasan KesemaT dan LSM Pilang berkumpul dan mempelajari prinsip-prinsip sertifikasi ASC udang yang diberikan oleh tim WWF-Indonesia. Selama  lima hari, peserta membedah tujuh prinsip ASC udang beserta indikatornya, melakukan penilaian dan menyusun laporan hasil penilaian terhadap pemenuhan standar ASC.

    Pendalaman Prinsip ASC dan Field Visit
    Presentasi dan diskusi terbuka oleh WWF-Indonesia berfokus pada  tujuh prinsip ASC udang, yaitu pemenuhan unsur kepatuhan terhadap semua standar dan hukum lokal dan nasional yang berlaku, penempatan lokasi tambak yang yang tidak merusak lingkungan serta melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat alam penting, pengoperasian tambak yang tidak mengganggu masyarakat sekitar, pengoperasian tambak yang menggunakan praktik buruh bertanggungjawab, pengelolaan kesehatan udang, pemilihan benur dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab.

    Selain standar ASC udang, pada hari ketiga peserta dibekali pemahaman mengenai penyusunan dokumen BEIA yang disampaikan oleh Muhammad Ilman dari People, Fish and Forest dan pSIA oleh Cut Desyana, WWF-Indonesia. Kedua dokumen kajian ini merupakan salah satu persyaratan yang disyaratkan dalam ASC standar Udang untuk dilakukan oleh pihak ketiga atau independen.  Pelatihan juga membedah  pemahaman tentang prinsip-prinsip sosial dan kesetaraan gender dalam praktik sertifikasi ASC yang disampaikan oleh Abdul Syukur Sialana dari Oxfam.

    Sebagai puncak pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas peserta, di hari keempat peserta melakukan latihan dengan berperan sebagai asesor. Peserta kemudian melakukan field visit ke Desa Tias dan tambak-tambak yang berada di Bulungan, Kalimantan Utara milik Rusli/H. Nurdin, H. Darsah/H. Anca dan Abd. Wahid. Dalam kegiatannya peserta dibagi menjadi empat kelompok dengan tujuan agar setiap peserta dapat melakukan penilaian sesuai dengan standar ASC di tambak yang akan menjadi penyuplai PT Mustika Minanusa Aurora (PT MMA)².

    "Hasil assessment peserta dipresentasikan dan berbagai rekomendasi perbaikan akan menjadi referensi bagi beberapa tambak yang nantinya akan menjadi penyuplai PT MMA dan didaftarkan ke sertifikasi ASC," Ucap M. Budi Santosa, Marine Conservation and Sustainable Fisheries Senior Officer. Referensi yang dimaksud merupakan rencana langkah-langkah perbaikan budi daya untuk melakukan kegiatan perbaikan dalam rangka mendapatkan ASC,  setelah perusahaan ini mendapatkan sertifikat ASC pada Agustus lalu untuk dua tambak suppliernya.

    "Rekomendasi merupakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan untuk menangani dan mengurangi dampak atau risiko budi daya terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat dengan melibatkan negosiasi dengan pihak terdampak," imbuhnya.

    Pelatihan ini membuka cakrawala para peserta tentang proses standar penilaian dalam sertifikasi ASC udang bagi akademisi dan LSM. Kegiatan kunjungan ke tambak menjadi pengalaman berharga bagi peserta karena secara langsung dapat mempraktikan teori yang didapat selama pelatihan. Selanjutnya, para peserta diharapkan dapat memilih perannya yang sesuai; asesor, auditor atau konsultan secara mandiri.
     
    Note:
    ¹ Aquaculture Stewardship Council (ASC) merupakan ASC  atau  Aquaculture  Stewardship  Council  adalah  organisasi  non  profit  internasional  yang mengembangkan skema sertifikasi pihak ketiga untuk perikanan tangkap dan budi daya yang berkelanjutan.  ASC  mempunyai  misi  untuk  mewujudkan  praktik  perikanan  budi  daya  yang berkelanjutan  dan  bertanggung  jawab.  Informasi  lebih  lanjut  kunjungi  https://www.asc-aqua.org/
    ² PT Mustika Minanusa Aurora (PT MMA) merupakan sebuah perusahaan pengolahan ikan dan udang windu di Kalimantan Utara. PT MMA menjadi perusahaan mitra WWF-Indonesia yang menjalani program perbaikan perikanan AIP (Aquaculture Improvement Program) melalui skema keanggotaan Seafood Savers. Perusahaan ini telah berhasil mendapatkan sertifikasi ASC (Aquaculture Stewardship Council) pada bulan Agustus 2017. 

  • Sawendui, Sudah Bukan Kampung Baru Lagi

    Paradisea minor di Sawendui.<br />© WWF-Indonesia/Muhammad Ikhsan AnggodaOleh:  Ade Erawati Sangadji (Learning Centre & Marketing Communication Coordinator Program Papua)
     


    Salomina Fonataba dan Henderkus Woriasi berbinar-binar saat bercerita tentang potensi Kampung Sawendui di Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Betapa tidak, tiga tahun lalu, Kampung Sawendui bahkan belum ada. Ketersediaan dusun sagu sebagai bahan makanan pokok merupakan syarat utama berdirinya sebuah kampung di Papua yang menjamin keberlangsungan hidup penduduk kampung.  Sedangkan di Sawendui tidak ada dusun sagu di sana saat itu. Kampung ini dibangun hanya mengandalkan potensi laut dan potensi hutan yang tersisa akibat gerusan perusahaan HPH (Hak Pengusaha Hutan).
     
    Masyarakat di Sawendui merupakan orang-orang yang optimis dan berpikiran positif berupaya mengembangkan kampungnya. Kepala Kampung Sawendui, Absalom Koranu, yang sejak awal teguh berkomitmen membangun Kampung Sawendui adalah salah satu contohnya. "Pembangunan harus dimulai dari kampung, baru menyebar ke luar. Kampung harus sejatera dulu," demikian komitmen Absalom Koranu.  Tidak sembarang membangun, pembangunan Sawendui diarahkan menjadi pembangunan yang berdasar prinsip-prinsip berkelanjutan. 
     
    Melihat potensi dan semangat masyarakat Sawendui, WWF-Indonesia Program Papua melakukan kegiatan pendampingan kelompok-kelompok masyarakat di Sawendui. Salah satunya adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Kornu. Henderkus Woriasi, salah satu anggota KSU Kornu menjelaskan, "Kami berusaha memperbaiki hutan kami yang dulu pernah jadi areal operasi HPH. Kami lakukan persemaian 800 bibit pohon Merbau di sepanjang daerah aliran sungai, 200 bibit pohon matoa juga sudah kami tanam," lanjut Henderkus. Salomina juga menambahkan, "Selain itu, sebagai sumber makanan pokok selain umbi-umbian, di daerah Kali Katwar, kami tanam 400 bibit pohon sagu. Kami harus melawan ombak saat menanam sagu karena mengitari pesisir pantai untuk sampai ke Katwar."  Henderkus menyambung dengan optimis, "Tapi tidak masalah, di masa datang, kami akan punya dusun sagu, juga hutan kami kembali."
     
    Tidak hanya itu, beberapa larangan juga diterbitkan oleh kepala kampung untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pengambilan hasil laut yang hanya dilakukan untuk kepentingan konsumsi masyarakat kampung saja. Selain itu, perburuan burung cenderawasih untuk kepentingan aksesori budaya pun saat ini sudah dilarang. "Masih ada penggunaan bulu burung cenderawasih di topi penari-penari Sawendui. Itu kami dapat dari mengumpulkan bulu burung yang rontok ketika cenderawasih sedang menari atau bertengkar berebut betina," terang Salomina sambil tersenyum.
     
    "Kami masyarakat Kampung Sawendui, saat ini tidak kekurangan makan. Kami butuh uang untuk biaya sekolah anak-anak di kampung. Melalui pendampingan WWF, saat ini kami sudah tanam 256 bibit kakao di areal kebun masyarakat," terang Henderkus dalam pemaparan Focus Group Discussion (FGD) KSU pada saat kunjungan silang antar KSU di Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang, pada Jumat (15/12) yang lalu. Harapan lainnya dari masyarakat adat Kampung Sawendui adalah pengembangan ke arah ekowisata.
     
    [Baca juga: Menggali Potensi Wilayah Melalui Kunjungan Silang Antar KSU di Papua]
     
    Faktanya, keindahan terumbu karang yang terekam saat Ekspedisi Saireri tahun 2016, membuka potensi wisata bahari di Sawendui. Sementara itu, menurut hasil survei identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang dilakukan pada 8-15 Maret 2017 oleh WWF-Indonesia melibatkan masyarakat adat Sawendui yang tergabung dalam KSU Kornu di kawasan Masyarakat Adat Kampung Sawendui, Distrik Raimbawi, di wilayah hutan adat/hak ulayat Marga Koranu seluas ± 4.450 Ha, sebanyak 86% wilayah Sawendui dapat dikelola dalam kegiatan community forestry melalui pemanfaatan hasil hutan kayu dan jasa lingkungan. Saat ini tidak kurang dari 82 jenis burung dan 3 jenis burung cenderawasih, yaitu Cenderawasih Raja (Cincinnurus regius), Cenderawasih Kecil (Paradisea minor), dan Cenderawasih Belah Rotan (Cicinnurus magnificus chrysopterus) hidup di hutan kampung Sawendui yang membuka peluang wisata pemantauan burung (birdwatching).
     

  • Pelatihan Jurnalis Investigasi, Demi Menguak Kejahatan Lingkungan

    Media sebagai salah satu pilar demokrasi sebuah negara perlu mengambil peran bagaimana melakukan pengawasan terhadap kejahatan kehutanan dan lingkungan di sekitar mereka. <br />© WWF-IndonesiaOleh: Diah R. Sulistiowati


    Kasus kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup saat ini menjadi kejahatan yang cukup serius di Indonesia. Dari 200 pengaduan kasus yang diterima oleh Ditjen Gakkum KLHK di tahun 2017, sampai bulan Mei ini telah tertangani hampir 95%, yaitu 75 selesai dan sisanya dalam proses. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, selama tahun 2015-2017, tercatat kasus pembalakan liar sebanyak 7.090 m3, perambahan kawasan seluas kurang lebih 4,2 juta hektare (ha), dan peredaran tumbuhan dan satwa liar sebanyak 11.636 unit. Sebanyak 393 sanksi administrasi diterbitkan selama dua tahun ini, terdiri dari 189 surat peringatan, 23 teguran tertulis, 156 paksaan pemerintah, 21 pembekuan izin, dan 3 pencabutan izin.

    Atas dasar tersebut Program Shares Resource Joint Solution (SRJS) yang dilaksanakan oleh WWF Indonesia, Forum DAS Krueng Peusangan dan Balai Syura Ureung Inong Aceh melaksanakan pelatihan investigasi untuk jurnalis lokal di Aceh. Agar lebih maksimal, trainer dari Tempo majalah, Moses atau nama aslinya Mustafa Silalahi menjadi "guru" demi membagikan pengalamannya sebagai koordinator redaksi investigasi. Pelatihan ini dimulai dari bagaiamana memilih topik yang layak untuk dilakukan investigasi, kemudian bagaimana tahap-tahap melakukan investigasi, trik-trik atau cara-cara efektif melakukan investigasi dan lain-lain. Pelatihan dilakukan di Hotel Pade, Aceh Besar, Banda Aceh.

    Kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini tidak hanya melibatkan perorangan, tapi juga korporasi. Kejahatan di sektor ini meliputi ilegal logging, pencemaran lingkungan, perambahan kawasan hutan, perburuan dan perdagangan satwa, dan korupsi. Sebagai Provinsi yang masih memiliki hutan 3,5 juta hektar, yang cukup luas di Sumatera dan menyimpan kekayaan hayati yang tinggi Aceh. Kasus kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup cenderung meningkat setiap tahun.

    Data Polda Aceh menyebutkan tahun 2016 kepolisian menangani  kasus tindak pidana kehutanan sebanyak 32 kasus dengan tersangka 40 orang. Sedangkan kasus satwa liar yang ditangani di sepanjang tahun 2016 berjumlah tiga kasus dengan jumlah tersangka empat orang.

    Kasus kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup belum mendapat perhatian besar oleh banyak pihak seperti halnya narkoba. Padahal kejahatan dari kejahatan ini uang yang beredar mencapai ratusan milyar rupiah dan merugikan negara secara jangka panjang akibat dari kerusakan lingkungan.

    Media sebagai salah satu pilar demokrasi sebuah negara perlu mengambil peran bagaimana melakukan pengawasan terhadap kejahatan kehutanan dan lingkungan di sekitar mereka. Sementara sebagai pekerja media, seorang jurnalis memiliki posisi strategis dalam memberi pemahaman pada masyarakat tentang kasus kejahatan kehutanan dan lingkungan. Dengan kemampuan jurnalis dalam menangkap isu dan mengembangkannya menjadi sebuah informasi yang akurat, diharapkan bisa mencerdaskan masyarakat. Apabila masyarakat sudah cerdas atau memahami persolan di bidang kehutanan dan lingkungan, masyarakat akan bisa melakukan monitoring terhadap kejahatan kehutanan atau korupsi di bidang kehutanan.

    "Jadi wartawan investigasi memang seperti memilih jalan sunyi" ujar Moses, Wartawan investigasi Majalah Tempo, "Juga harus punya nyali lebih", tambah Moses. Hal ini dijelaskan Moses, karena menjadi wartawan investigasi harus tangguh menghadapi situasi yang tidak terduga, dan juga medan investigasi yang cukup berat, apalagi kasus-kasus besar.

     

  • Pasar Semesta, Bukan Pasar Biasa

    Sejumlah produk busana juga ditemukan di Pasar Semesta yang proses produksinya menggunakan bahan-bahan alami.<br />© WWF-IndonesiaOleh: Margareth Meutia


    Memasuki akhir tahun 2017, kegiatan komunitas untuk mengedukasi konsumen urban mengenai aksi konsumsi berkelanjutan (sustainable consumption) di bawah proyek 'Sustainable Consumption and Production – Thailand, Indonesia, Philippine' (SCP-TIP) mulai terlaksana sejak bulan Desember ini dengan dilaksanakannya kegiatan 'Pasar Semesta'. Bertempat di Union Yoga di daerah Dharmawangsa, Jakarta Selatan, kegiatan Pasar Semesta berlangsung selama 2 hari pada tanggal 2 dan 3 Desember 2017. Kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Project Semesta—sebuah komunitas beranggotakan para pelaku sustainable small and medium enterprises (SMEs)—bertujuan mengedukasi konsumen kelas menengah atas di Jakarta mengenai gaya hidup berkelanjutan (sustainable living) dalam bentuk pasar rakyat yang menampilkan produk-produk berkelanjutan dan berbagai kegiatan seperti workshop, movie screening dan diskusi yang mengangkat topik sustainability.

    Pesan mengenai 'sustainable consumption' berupaya disampaikan senyata mungkin di Pasar Semesta dengan menghadirkan produk-produk konsumen yang memenuhi kriteria sustainability. Salah satunya adalah hidangan vegan yang disajikan oleh Burgreens yang seluruh bahan bakunya berasal dari pertanian organik dan proses produksinya mengedepankan kesejahteraan petani hingga pegawai yang bekerja di outlet Burgreens. Sejumlah produk busana juga ditemukan di Pasar Semesta yang proses produksinya menggunakan bahan-bahan alami untuk mencegah terjadinya pencemaran air yang biasa ditimbulkan oleh industri tekstil konvensional. Produk-produk busana ini juga mempraktikkan pemberian upah yang wajar bahkan lebih tinggi dari industri tekstil pada umumnya demi mewujudkan kesejahteraan pengrajin tekstil hingga di masa yang akan datang.

    Eduksi seputar aksi konsumsi berkelanjutan lainnya hadir dalam bentuk toko curah, yaitu penjualan produk sehari-hari, mulai dari bahan makan hingga produk pembersih yang dilakukan tanpa menggunakan kemasan. Para pengunjung yang hendak membeli produk di toko curah ini didorongkan untuk membawa kemasan sendiri guna mengurangi produksi sampah kemasan plastik. Di pojok pasar lainnya juga terlihat area penjualan dan penukaran barang-barang second atau pre-loved alias barang-barang bekas dengan kondisi masih layak pakai. Praktik ini sangat jarang ditemui di tempat perbelanjaan manapun namun memiliki arti yang signifikan dalam membantu penghematan sumber daya dan meminimalkan produsi limbah.

    Berbagai sesi workshop, diskusi, dan movie screening yang menghadirkan public figures dan influencers pun diadakan dalam upaya memberikan informasi selengkap mungkin untuk membangun pemahaman publik yang jelas mengenai prinsip produksi dan konsumsi berkelanjutan. Kegiatan Pasar Semesta diperkirakan berhasil mengundang kehadiran hingga 500 peserta yang pada umumnya adalah penduduk Jabodetabek dengan jangkauan usia antara 20-50 tahun.

  • Menggali Potensi Wilayah Melalui Kunjungan Silang Antar KSU di Papua

    Kunjungan silang antar KSU di Papua 13-15 Desember 2017.<br />© WWF-Indonesia/Ade Erawati SangadjiOleh: Ade Erawati Sangadji (Learning Centre & Marketing Communication Coordinator Program Papua)
     


    Sepuluh kelompok ecoforestry dampingan WWF-Indonesia di Provinsi Papua melakukan kunjungan silang ke kawasan ekowisata birdwatching Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang,  Kabupaten Jayapura.  Sebanyak 35 orang perwakilan dari enam kelompok Koperasi Serba Usaha (KSU) pengelolaan hutan lestari masyarakat adat (dua KSU dari Kabupaten Kepulauan Yapen, satu KSU dari Kabupaten Jayapura, dua KSU dari Kabupaten Sarmi, dan satu KSU dari Kabupaten Merauke), empat kelompok petani organik kakao dari Kabupaten Jayapura (kelompok tani Pato, Srukumani, Cipta Mandiri, dan Nembu dengan total area seluas 185 hektare), dan satu kelompok ekowisata birdwatching Rhepang Muaif di Kabupaten Jayapura mengikuti kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, dari 13-15 Desember 2017 di Kampung Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Dalam pertemuan tersebut, mereka saling berbagi pengalaman, keberhasilan, dan kegagalan di masing-masing kelompok dampingan. 
     
    Mereka juga diberikan materi dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua tentang petunjuk teknis tata usaha kayu melalui skema Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu bagi masyarakat hukum adat di Provinsi Papua. Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan materi tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat hukum adat. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Kampung Provinsi Papua menyampaikan materi tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa wisata di Provinsi Papua.
     
    Selain mendapatkan berbagai materi, para peserta juga menerima pelatihan untuk meningkatkan  pengetahuan tentang Tata Usaha Kayu, meliputi pencatatan dan pelaporan skema Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu bagi kelompok KSU dan pelatihan pengelolaan pendanaan berkelanjutan melalui skema Credit Union (CU). Hingga saat ini, dari 13 izin yang telah ditetapkan Gubernur Papua, KSU yang ada akan  melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan total areal kelola seluas 25.750 hektare.
     
    Menurut Roki Aloisius, Northern New Guinea Leader WWF-Indonesia, kegiatan kunjungan silang ini sangat bermanfaat untuk memotivasi anggota KSU dalam membangun potensi di wilayah kerja masing-masing. "Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat bisa menerima manfaat ekonomi langsung, baik melalui pemanfaatan hasil hutan kayu melalui produksi mebel, maupun jasa lingkungan seperti ekowisata," terang Roki Aloisius saat memberi arahan pada anggota KSU yang hadir.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kehutanan yang diwakili oleh Kepala Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan, Caroline Hursepuny menjelaskan, "Skema perizinan dan tata usaha kayu yang saat ini dipermudah untuk memudahkan masyarakat mengelola hasil hutan kayu." Beliau juga mengakui kurangnya sosialisasi langsung ke masyarakat tentang hal ini. "Kegiatan seperti ini menghapus kerinduan untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat, berdiskusi untuk mengurai persoalan yang ada karena potensi ekonomi bukan berasal dari kayu saja melainkan potensi wisata," Caroline Hursepuny menambahkan.
     
    WWF-Indonesia Program Papua bersama Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kabupaten, sejak 2006 secara aktif melakukan pendampingan pada kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut dimulai dari persiapan kelembagaan, perizinan, pengembangan kapasitas kelompok melalui beberapa pelatihan, persiapan rencana pengelolaan yakni Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat dan Rencana Kerja Tahunan. Masyarakat hukum adat saat ini siap berperan dalam implementasi pengelolaan hutan lestari di Provinsi Papua. 

  • Consumer Information Workshop: Lokakarya Multipihak Rumuskan Komunikasi Strategis 'Beli yang Baik'

    Proses diskusi berlangsung dengan pengawalan sejumlah fasilitator yang mendampingi masing-masing kelompok untuk melalui consumer journey.<br />© WWF-IndonesiaOleh: Margareth Meutia


    Dalam rangka penyempurnaan strategi kampanye konsumen 'Beli Yang Baik' di bawah pelaksanaan proyek 'Sustainable Consumption and Production – Thailand, Indonesia, Philippine' (SCP-TIP), WWF-Indonesia menggandeng konsultan komunikasi strategis, Catalyze Communications untuk menganalisa efektifitas kampanye Beli Yang Baik sekaligus merumuskan materi komunikasi yang secara efektif mampu membangun pemahaman konsumen yang benar mengenai praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan. Sebagai bagian dari proses perumusan tersebut dilaksanakan kegiatan Consumer Information Workshop yang mengundang keterlibatan influencers, perusahaan, komunitas dan lembaga non pemerintah.

    Kegiatan lokakarya sehari yang berlangsung pada pada tanggal 12 Desember 2017 di restoran Kembang Goela Jakarta ini bertujuan menghasilkan rumusan gagasan bentuk materi informasi yang efektif untuk mengkomunikasikan perihal konsumsi dan produksi berkelanjutan kepada konsumen. Lokakarya dilakukan dengan metode diskusi kelompok yang dibagi berdasarkan kategori produk yang berbeda-beda, yaitu makanan segar, makanan kemasan, produk elektronik, perabot kayu (mebel), produk perawatan pribadi dan produk sanitasi. Proses diskusi berlangsung dengan pengawalan sejumlah fasilitator yang mendampingi masing-masing kelompok untuk melalui consumer journey, mengidentifikasi kesempatan-kesempatan strategis dalam consumer journey untuk mengedukasi konsumen mengenai konsumsi dan produksi berkelanjutan, hingga merumuskan prototipe materi informasi yang dianggap efektif untuk memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai konsumsi dan produksi berkelanjutan.

    Setiap kelompok kategori produk menghasilkan gagasan menarik mengenai bentuk-bentuk komunikasi dan penyampaian informasi mengenai produksi dan konsumsi berkelanjutan yang mengikuti karakter asli masing-masing kategori produk. Untuk produk perabot kayu, elektronik dan perawatan pribadi, prototipe komunikasi yang dihasilkan fokus pada perilaku konsumsi berhemat dan mengurangi produksi limbah. Sementara untuk kategori produk makanan segar, makanan kemasan dan produk sanitasi, hasil diskusi kelompok menghasilkan prototipe komunikasi yang berupaya mengajak konsumen mengenali aspek produksi suatu produk yang berdampak pada kesehatan manusia dan keberlanjutan sumber daya alam.

    Hingga artikel ini diterbitkan, pihak Catalyze Communication tengah menjalani proses formulasi lebih lanjut untuk menghasilkan rumusan akhir bentuk materi komunikasi yang paling efektif mengenai konsumsi dan produksi berkelanjutan yang merangkum poin-poin utama dari enam prototipe yang dihasilkan. Tunggu hasil akhirnya di Kampanye #BeliYangBaik 2018!

     

  • Festival Kataloka 2017, Raja Kataloka Maklumatkan Ngam di Koon

    Peresmian maklumat Raja Kataloka untuk penetapan Ngam di perairan Koon diresmikan bersama tokoh adat dan WWF-Indonesia<br />© Veronica Louhenapessy / WWF-IndonesiaOleh: Rizal (Community Right Based Management Officer, WWF-Indonesia)


    "Kepada seluruh rakyat Kataloka, tempat-tempat seperti Pelabuhan Kataloka, Tanjung Kiter, sampai ke Koon dan Grogos harus dijaga. Tidak diperkenankan memakai potas, bom, dan lain- lain yang merusak. Barang siapa melanggar akan binasa."

    Titah tersebut diresmikan tiga tahun lalu, 11 Maret 2014, di Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, oleh Raja Muda Negeri Adat Kataloka, Mohammad Anzar R. Wattimena, di hadapan sejumlah tetua adat dan rakyat negerinya.

    Maklumat ini pun ditorehkan jelas di pantai Koon, "Raja Kataloka penguasa sebagian Pulau Gorom, Pulau Grogos, Pulau Koon, dan Pulau Nukus menyatakan ngam laut sekitar Pulau Koon. Dilarang menangkap ikan, mengambil pasir, dan merusak terumbu karang. Barang siapa melanggar akan dikenakan sanksi adat dan juga sanksi hukum negara Republik Indonesia."

    Titah ini dimaknai sebagai ngam yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Petuanan Negeri Adat Kataloka. Ngam adalah sebutan rakyat Kataloka untuk sasi, skema perlindungan sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal. Sasi sebenarnya sudah diterapkan sejak dulu oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Sasi  biasanya diartikan pembatasan pemanfaatan sumber daya melalui pelarangan pengambilan sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu.

    Titah dan sumpah ini diberlakukan untuk keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir di kawasan tersebut, termasuk wilayah yang dikenal dengan sebutan "pasar ikan" oleh nelayan Kataloka. Dalam Festival Kataloka 2017, Raja Kataloka kembali mengingatkan pentingnya ngam. Agar setiap rakyat dapat mengingat tentang pentingnya ngam tersebut, Raja Kataloka melakukan penetapan ngam dan mencanangkan maklumat ngam yang diletakkan di Pulau Koon.

    Sebelum memaklumatkan titah tersebut, Raja berpidato tentang pentingnya melestarikan adat budaya ngam demi kelestarian sumber daya ikan untuk anak cucu. Wawan Ridwan, Direktur Coral Triangle WWF-Indonesia, memaparkan bahwa perairan Koon memiliki daerah pemijahan ikan yang luar biasa dan dapat menjadi penopang perikanan berkelanjutan. WWF-Indonesia akan terus memfasilitasi pengelolaan alam bersama dengan masyarakat petuanan Kataloka. Wakil Bupati Seram Bagian Timur juga tidak ketinggalan menyampaikan dukungannya pada perlindungan perairan Koon dengan skema adat tersebut.

    Berdasarkan survei cepat yang dilakukan oleh WWF-Indonesia pada bulan Maret 2010, wilayah pasar ikan yang terletak di perairan Pulau Koon teridentifikasi sebagai sebagai lokasi agregasi dan pemijahan atau Spawning and Agregation Site (SPAG)  ikan kerapu sunu, kakap merah, kerapu macan, dan kuwe/bobara mata besar.

    Raja Kataloka kemudian berkeliling perairan Pulau Koon untuk menaburkan pasir sebagai tanda adat terhadap perlindungan laut. Setelah itu, Raja mengajak Wakil Bupati Seram Bagian Timur dan Direktur Coral Triangle WWF-Indonesia untuk sama-sama menarik kain penutup prasasti sebagai bukti bahwa ngam telah resmi ditetapkan di Perairan Pulau Koon.

    Setelah prosesi penetapan ngam, Raja bertolak ke Pulau Grogos yang merupakan pulau terdekat dengan Pulau Koon dan merupakan satu-satunya pulau kecil di petuanan Kataloka yang berpenghuni. Di pulau ini, Raja mensosialisasikan ngam kepada rakyatnya dan  meminta mereka turut mengawasi perairan yang dilindungi tersebut. Perintah Raja ini diamini oleh masyarakat Grogos.

    Dalam pengawasan ngam, masyarakat Grogos nantinya akan dibantu oleh pasukan Lembaga Adat Wanu Atalo'a (Leawana). Pasukan Leawana ini merupakan pasukan kerajaan yang bertugas menjaga keamanan di wilayah Kataloka. 

  • Kami Tidak Punya Hutan & Emas untuk Menyejahterakan Masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama

    Kerjasama Pemda Kabupaten Teluk Wondama bersama Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan WWF-Indonesia Program Papua.<br />© WWF-IndonesiaOleh : Benja V Mambai
     

    "EMAS", Elok, Maju, Aman dan Sejahtera berdasarkan kasih dan kejujuran, itulah visi Bupati Kabupaten Teluk Wondama Drs. Bernard A. Imburi M.Si  bersama wakil Bupati Dr. Drs. Paulus Y. Indubri, periode 2016-2021.

    Untuk mewujudkan impiannya, maka Bupati Imburi berprinsip, setiap orang atau lembaga yang hadir di Wasior harus dijumpai guna mendengar apa maksud dan tujuan mereka. Teluk Wondama yang berada di bagian dalam Teluk Cenderawasih pasti sulit dijangkau. Untuk itu, mereka yang datang dan ingin bertemu dengan pemerintah daerah berarti ingin berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat di atas bumi Wamesa.

    Hal ini diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Teluk Wondama saat mengawali diskusi rancangan dokumen Kesepakatan Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) dan WWF-Indonesia yang berlangsung di aula kantor Bappeda pada Selasa (5/12). Menurut Bupati Imburi, untuk mewujudkan visi menuju Teluk Wondama "Emas", maka pemerintah Kabupaten Teluk Wondama tidak dapat bekerja sendiri. "Untuk itu kami menyambut baik kesepakatan kerja sama yang dibuat  dan ditandatangani oleh saya selaku Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan Direktur WWF-Indonesia Program Papua," ungkapnya.

    Wilayah Kabupaten Teluk Wondama 85% berada dalam kawasan konservasi. Di wilayah perairan seluruhnya berada dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan di wilayah daratan sebagai berbatas dan berada di dalam Cagar Alam Pegunungan Wondiwoi. "Hal ini menyebabkan kami tidak memiliki hutan maupun emas yang dapat dieksploitasi guna  mewujudkan dan menghadirkan "EMAS" di wilayah ini. Tetapi kami yakin dengan potensi kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan Cagar Alam Pegunungan Wondiwoi, akan menjadi modal berharga dalam mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor wisata akan menjadi satu-satunya sektor unggulan bagi Kabupaten Teluk Wondama dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Menurut Bupati Imburi, Kabupaten Teluk Wondama memiliki potensi wisata yang cukup komplit. Daerah ini memiliki potensi bahari yang tidak kalah menariknya dengan Raja Ampat. Selain itu juga budaya suku Wamesa yang mendiami semenanjung Teluk Wondama memiliki daya tarik tersendiri. Bukit Aitumeri, menjadi situs sejarah peradaban orang Papua. Dari Bukit Aitumerilah pendidikan formal di tanah Papua dimulai, setelah dua pengijil asal Jerman menginjakkan kakinya di Pulau Mansinam  pada 5 Februari 1855. Di atas Bukit Aitumerilah pendeta I.S Kinje salah satu misionaris yang melegenda di kalangan warga GKI di Tanah Papua mendapatkan inspirasi untuk menulis buku pujian Nyanyian Mazmur dan Rohani yang kini digunakan sebagai pujian-pujian oleh  warga GKI.  Di Kampung Yende terdapat gereja tua dengan peninggalan alkitab/injil tertua di tanah Papua. Untuk itu bila semua potensi ini dikemas dengan baik, maka tidak tertutup kemungkinan Kabupaten Teluk Wondama akan menjadi "alternative destination" wisata di Tanah Papua di masa mendatang.

    Untuk itu, Bupati Imburi bertekad agar secara bertahap mempersiapkan infrastruktur pendukung, seperti pembangunan bandara agar dapat didarati oleh pesawat berukuran sedang. Memaksimalkan program tol laut yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Memperbaiki akses telekomunikasi, agar wisatawan yang berkunjung ke Teluk Wondama tetap dapat berinteraksi dengan dunia luar.  Menata kota Wasior dan pusat-pusat objek wisata. Mengkomunikasikan program ini dengan masyarakat agar mereka tidak apatis serta mempersiapkan masyarakat  menjadi pelaku utama.

    Untuk itu, melalui kerja sama yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Teluk Wondama bersama Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan WWF-Indonesia Program Papua, diharapkan dapat dikembangkan beberapa kampung model pengembangan ekowisata dan kelembagaan Badan Usaha Kampung sebagai wadah dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekonomi alternatif di tingkat kampung.
     

  • Ajak Millenials Selamatkan Nasib Primata Hidung Besar Khas Kalimantan

    Nasib Bekantan di© WWF-Indonesia" border="0" align="left" hspace="4" vspace="2" />Oleh: Nur Arinta


    Buat yang pernah berkunjung ke Dufan atau Dunia Fantasi, pasti mengetahui satwa ini, Bekantan (Nasalis larvatus),ya! Monyet berhidung besar ini adalah logo dari Dufan. Bekantan  merupakan satwa endemik Kalimantan yang memiliki peran penting dalam ekosistem lahan basah dan hutan mangrove, yakni sebagai pengatur pengendalian kualitas hutan untuk mencapai aspek-aspek yang diharapkan.

    Sayangnya, nasibnya kini kian terancam akibat degradasi habitat dan perburuan. Ancaman yang terjadi berdampak pada populasi Bekantan. Statusnya menurut IUCN (lembaga konservasi internasional) adalah terancam punah (endangered/ EN). Padahal, monyet yang memiliki hidung khas ini dilindungi oleh UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan juga spesies kategori Appendix I dalam CITES artinya tidak dapat diperjual belikan.

    Karakter monyet berhidung besar ini yang sulit beradaptasi dengan perubahan, sangat berpengaruh dengan jumlah populasinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa, terjadi tren penurunan terhadap jumlah populasi Bekantan akibat dari aktivitas manusia. Padahal, Bekantan adalah indikator ekosistem yang sehat dan keberadaannya dapat menunjang kesejahteraan manusia. Nasib Bekantan saat ini memerlukan perhatian khusus.

    Selasa, 5 Desember 2017, nasib Bekantan di"bedah" dalam acara Bedah Buku "Bekantan: Perjuangan Melawan Kepunahan". Kegiatan ini diselenggarakan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.  oleh pemangku kepentingan dari berbagai kalangan.

    Ada delapan narasumber yang berdiskusi tentang nasib konservasi Bekantan. Mereka adalah Prof. Hadi Alikodra yang merupakan Guru Besar Kehutanan IPB, Ir. Wiratno M.Sc Dirjen KSDAE, Dr. Sofian Iskandar dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan KLHK, Chairul Saleh Species Specialist WWF-Indonesia, Fairus Mulia dari PT. Kandelia Alam, dan Fitrian Ardiansyah dari Inisiatif Dagang Hijau (IDH). Tidak hanya itu, dua figure publik yang juga merupakan supporter kehormatan WWF-Indonesia, Nugie dan Davina Veronica turut berbagi cerita tentang pengalaman mereka saat berkunjung ke habitat Bekantan dan menyampaikan semangatnya untuk mendukung konservasi monyet berhidung besar ini beserta habitatnya.

    "Masyarakat dunia turut menikmati keutuhan habitat Bekantan, sebab hutan mangrove yang menjadi habitat Bekantan adalah penyerap karbon yang cukup tinggi" jelas Prof. Hadi Alikodra. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki ± 3.489.140,68 hektar kawasan mangrove. Luasan tersebut menyimpan 3,24 milyar metrik ton karbon, atau sama dengan sepertiga dari simpanan karbon dunia.

    Penyusutan habitat Bekantan terjadi dengan sangat cepat. Padahal, kawasan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Selama ini masyarakat banyak mengubah hutan riparian yang merupakan habitat Bekantan menjadi area pemukiman dan ladang. Hal ini berdampak pada populasi Bekantan yang terus menurun dan sebaran antar koloni Bekantan menjadi semakin jauh.

    Selain itu, stigma yang berkembang di masyarakat bahwa Bekantan merupakan hama juga membuat banyak masyarakat memburu satwa ini. "Masyarakat banyak memburu Bekantan untuk dikonsumsi. Satu pemburu paling tidak bisa mendapatkan lima ekor Bekantan dalam satu hari," ujar Abdurrahman, seorang pemerhati satwa liar di Kalimantan Barat. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya ancaman yang dihadapi Bekantan untuk bertahan hidup.

    Sofian Iskandar, salah seorang peneliti Bekantan mengatakan, degradasi habitat dan dampaknya terhadap perburuan dan konversi lahan telah menurunkan populasi Bekantan sebanyak 90 persen dalam 20 tahun terakhir. Sedang di kawasan hutan mangrove, terjadi penurunan habitat sebesar 3,1 persen setiap tahunnya. Selain itu, telah terjadi proses adaptasi Bekantan yang terdesak kea rah perkebunan. Namun tidak terlepas dari kebutuhannya terhadap sumber air dengan tumbuhan sebagai sempadan sungai atau danau kecil.

    Kuatnya tekanan terhadap populasi dan habitat primata endemik Kalimantan ini menjadi dasar pertimbangan untuk mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat luas, terutama pemangku kebijakan untuk turut bersama-sama mendorong upaya konservasi Bekantan di Kalimantan.
    Chairul Saleh mengatakan, pemerintah telah memasukkan Bekantan sebagai salah satu spesies prioritas konservasi yang akan ditingkatkan populasinya sebesar 10 persen. Namun perlu diakui bahwa ini merupakan hal yang berat untuk dicapai, mengingat ancaman yang dihadapi Bekantan sangat besar. Chairul juga mengatakan bahwa komitmen dan kolaborasi semua pihak diperlukan untuk menyelamatkan dan meningkatkan populasi Bekantan.

    Inisiatif pengelolaan habitat dan populasi Bekantan secara kolaboratif sudah dimulai di Kalimantan Barat, oleh WWF-Indonesia di bentang alam Kubu Raya, Kalimantan Barat. Inisiatif ini berjalan melalui dukungan dari IDH (Inisiatif Dagang Hijau) dan melibatkan peran pemerintah serta swasta.

    Di sisi lain, potensi keanekaragaman hayati pada habitat Bekantan juga dapat dimanfaatkan menjadi potensi pariwisata. Pada acara ini, Nugie dan Davina berbagi pengalamannya ketika berkunjung ke habitat Bekantan. Mereka bercerita tentang betapa seru dan mengasyikkannya dapat melihat keindahan habitat Bekantan dan menyaksikan Bekantan hidup bebas di habitatnya.

    Generasi millennial yang sangat menyukai destinasi dengan lokasi instagrammable membuat ekowisata menjadi potensi besar untuk mengenalkan masyarakat terhadap Bekantan dan habitatnya. Nugie dan Davina menghimbau kepada para millennials untuk menjadi wisatawan yang bijak saat berkunjung ke habitat Bekantan. Nugie bahkan mengatakan bahwa diperlukan adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang harus dipatuhi oleh para wisatawan saat berkunjung ke objek wisata alam, tentu dengan tujuan agar tempat tersebut tidak menjadi rusak dan tidak mengancam kehidupan satwa liar yang hidup di sana, seperti Bekantan.

    Potensi lainnya yang dapat dimanfaatkan dari habitat Bekantan adalah dalam hal penelitian bioprospeksi. Hal ini sangat bermanfaat dalam industri biofarmasi, yang dapat membuka lahan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan habitat.

    Pada acara ini, komitmen dari Dirjen KSDAE yang menyatakan akan segera meninjau ke lapangan untuk mengetahui secara langsung nasib bekantan di habitatnya, dan menemui stakeholder yang berkaitan dengan konservasi Bekantan. "Tolong di agendakan 2018 nanti, yuk sama-sama kita liat habitat bekantan" ujar Wiratno, Dirjen KSDAE. Selain kunjungan lapangan, pembentukan forum bekantan juga menjadi satu hal yang krusial bagi nasib bekantan kedepan. Buku "Bekantan: Perjuangan Melawan Kepunahan" ini diharapkan dapat menjadi referensi ke depan bagi konservasi dan perlindungan habitat Bekantan. Di samping itu, buku ini juga dapat mendukung implementasi strategi dan rencana aksi konservasi untuk primata berhidung besar khas tanah Dayak ini.