Laporan Terbaru Koalisi Anti Mafia Hutan Menyoroti Keterlibatan Kembali APP Dalam Deforestasi dan Melanggar Komitmen “Zero Deforestasi ” | WWF Indonesia

Laporan Terbaru Koalisi Anti Mafia Hutan Menyoroti Keterlibatan Kembali APP Dalam Deforestasi dan Melanggar Komitmen “Zero Deforestasi ”



Posted on 15 May 2019   |  
sisa  kebakaran hutan pada  tahun 1996 hingga saat ini masih belum dilakukan rebaoisasi kembali.
sisa kebakaran hutan pada tahun 1996 hingga saat ini masih belum dilakukan rebaoisasi kembali.
© Saliah
Jakarta, 14 Mei 2019 -- Sekelompok LSM yang tergabung di dalam Koalisi Anti Mafia Hutan, yang termasuk di dalamnya WWF-Indonesia mengeluarkan laporan bersama yang menyoroti bahwa anggota perusahaan Grup Sinar Mas yakni Asia Pulp & Paper (SMG/APP) mengonfirmasi bahwa perusahaan grup tersebut terlibat dalam deforestasi, perusakan lahan gambut dan kebakaran hutan, bahkan setelah mereka berkomitmen untuk menjalankan kebijakan “Zero Deforestasi” pada tahun 2013.

Pada laporan tersebut, kelompok LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan itu menganalisis “Ringkasan Eksekutif” yang dirilis oleh APP pada tanggal 15 Maret 2019. Didasarkan pada penilaian yang dimaksudkan untuk menjawab berita yang dimuat oleh kantor berita  Associated Press dan tuntutan Koalisi Anti mafia Hutan bahwa setidaknya 24 dari 27 perusahaan pemasok kayu yang disebutkan oleh APP sebagai "Independen" tampaknya memiliki hubungan dekat dan berada di bawah kendali APP. Ringkasan ini tidak menyangkal tuduhan ini dan APP mengakui bahwa empat pemasok kayu yang terlibat dalam kebakaran 2015 adalah mitra yang memiliki "pengaruh signifikan", termasuk kemungkinan kepemilikan dan hubungan manajemen. APP juga mengakui pembelian kayu dari pemasok yang melakukan deforestasi di Kalimantan Timur dan hubungan kemitraan dengan pabrik Kalimantan Timur yang membeli kayu dari hutan hujan yang terdeforestasi.

“APP telah memiliki masa tenggang yang berlebihan namun gagal menunjukkan dirinya sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk keberlanjutan. Temuan Koalisi menimbulkan pertanyaan mendasar tentang komitmen pengawasan keberlanjutan APP. Tidak hanya perusahaan yang kurang maju dalam restorasi dan konservasi, perusahaan ini juga masih menyebabkan deforestasi, "kata Aditya Bayunanda, Direktur Kebijakan dan Advokasi WWF-Indonesia.

“Era baru harus dimulai untuk mengatasi kelambanan oleh APP ini. Intervensi tegas dari pemerintah Indonesia dan tekanan lebih lanjut dari pelanggan potensial diperlukan untuk memastikan perubahan nyata, "tambah Aditya.

Menanggapi temuan tersebut, Forest Stewardship Council (FSC) telah mengembangkan peta jalan/roadmap untuk mengakhiri disasosiasi dengan APP sejak 2016. Namun karena kemunculan laporan ini, dan adanya tuduhan LSM, FSC terdorong untuk mengirimkan ultimatum ke APP pada Mei 2018. FSC menuntut “Pengungkapan penuh pada 11 Juni tentang struktur perusahaan Asia Pulp & Paper termasuk pemasok kayunya, perusahaan shell dan perusahaan lepas pantai dan kepemilikan mereka yang sebenarnya; dan pengungkapan pada tanggal 11 Juni atas setiap pelanggaran lain dari standar dewan ”. Jika APP gagal memenuhi permintaan ini, FSC akan menunda proses lebih lanjut pada Agustus 2019 “sementara menunggu informasi lebih lanjut terkait struktur perusahaan APP dan tanggapan APP atas dugaan kegiatan perusahaan yang diduga kepemilikannya terkait dengan APP dan yang pengelolaannya menyimpang dari standar FSC”.

Koalisi Anti Mafia Hutan juga menunjukkan bahwa Ringkasan Eksekutif, yang bukan laporan auditor independen seperti yang sebelumnya diklaim oleh SMG / APP, tidak memenuhi permintaan FSC karena daftar perusahaan APP yang termasuk dalam laporan baru ini tidak mencakup ruang lingkup penuh SMG / APP dan struktur perusahaan APP.

“APP harus mengungkapkan nama, pemegang saham sah, dan pemilik keuntungan (beneficial owners) dari semua entitas perusahaan yang dikendalikan oleh, berafiliasi dengan, dan/atau terkait dengan SMG/APP di semua wilayah hukum secara global. Dengan tidak adanya hal ini, APP akan tetap dinyatakan sebagai perusahaan yang diasosiasi dari FSC (artinya tidak diakui telah memenuhi standar keberlanjutan FSC). Kami mendesak pihak perusahaan untuk berterus terang dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mulai mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan lingkungan melalui upaya konservasi dan restorasi lahan hutan konsesi mereka,” pungkas Aditya Bayunanda.

                                                              -SELESAI-

Informasi lebih lanjut silakan hubungi:
•    Nur Maliki Arifiandi, Corporate Engagement Executive | Handphone : +62 815-1660-736 | Email :
     nmarifiandi@wwf.id
•    Karina Lestiarsi, Media Relation Specialist | Handphone :0852 181 616 83 | Email : klestiarsi@wwf.id

Catatan untuk Editor
•    Koalisi Anti Mafia Hutan berangotakan antara lain WWF-Indonesia, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Integritas, Hutan Kita Institute (Haki), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Auriga, Environmental Paper Network, Woods & Wayside International serta Rainforest Action Network.
 
sisa  kebakaran hutan pada  tahun 1996 hingga saat ini masih belum dilakukan rebaoisasi kembali.
sisa kebakaran hutan pada tahun 1996 hingga saat ini masih belum dilakukan rebaoisasi kembali.
© Saliah Enlarge

Comments

blog comments powered by Disqus