Kilas Balik Penyusunan RZWP-3-K Provinsi Papua Barat (Bagian 2) | WWF Indonesia

Kilas Balik Penyusunan RZWP-3-K Provinsi Papua Barat (Bagian 2)



Posted on 25 June 2019   |  
Proses penjaringan masukan terhadap peta tematik oleh stakeholder terkait saat Konsultasi Publik Dokumen Awal. Proses ini difasiltasi langsung oleh Pokja yang dibagi berdasarkan kelompok
© USAID SEA/Inayah
Oleh: Irwanto, Siti Yasmina Enita, Deti Triani, Dirga Daniel / WWF-Indonesia
 

Upaya percepatan finalisasi dokumen RZWP-3-K Provinsi Papua Barat ditempuh Pokja melalui serangkaian rapat dan konsultasi, mulai dari rapat internal Pokja hingga pada Konsultasi Teknis di Jakarta. Konsultasi Teknis yang dihadiri oleh setidaknya 36 kementerian dan Lembaga terkait dilakukan tiga kali mulai dari dokumen awal, dokumen antara hingga pada tahap permohonan tanggapan dan saran atas dokumen final. Proses menuju Konsultasi Teknis-pun juga banyak melalui diskusi yang dipimpin langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikenal dengan proses Asistensi Teknis. Proses ini dilakukan untuk menilai dan merekomendasikan layak atau tidak rangkaian dokumen RZWP-3-K untuk ditindaklanjuti pada proses Konsultasi Teknis. Misalnya harus menghadirkan minimal 2 pejabat Eselon 2 tingkat Provinsi Papua Barat atau paling tidak kelengkapan adminstrasi sudah sesuai dengan standar yang ditentukan, parahnya lagi harus mensinkronkan antara Dokumen RZWP-3-K, peta alokasi ruang dan Rancangan Peraturan Daerah RZWP-3-K baik pada konten maupun konteksnya.
 
Tahapan demi tahapan dilalui Pokja hingga pada bulan November 2018 dilaksanakan Konsultasi Publik Dokumen Antara dan Draf Peraturan Daerah RZWP-3-K. Sebelum tahapan ini dilakukan, yang terpenting adalah adanya harmonisasi dokumen RZWP-3-K dengan dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi Papua Barat untuk memastikan alokasi ruang di laut dan di daratan direncanakan secara terpadu. Selain itu, sebelum konsultasi publik dilakukan, Pokja juga harus mengeluarkan energi cukup besar untuk menyelesaikan persoalan yang membutuhkan kesepakatan seluruh Pokja dan Stakeholder terkait. Seperti adanya tumpang tindih kewenangan pengeloaan ruang laut yang peruntukannya sebagai kawasan konservasi di Kepualau Kofiau-Raja Ampat, usulan alokasi ruang untuk kawasan Masyarakat Hukum Adat (MHA) hingga pada adanya usulan alokasi ruang untuk reklamasi. Namun demikian, perlahan permasalahan tersebut dapat diselesaikan Pokja melalui serentetan rapat serta berbagai macam pemenuhan administrasi yang kemudian  disetujui oleh para stakeholder pada momen konsultasi publik ini.
 
Kerja keras Pokja berlanjut pada proses penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP-3-K Provinsi Papua Barat. Prosesnya dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, akan tetapi proses koordinasi dilakukan secara intens dilakukan oleh Pokja RZWP-3-K Papua Barat. Bastian Wanma sebagai Sekretaris Pokja mengatakan “jika dilihat secara bijak, dokumen KLHS memang sangat penting untuk memastikan adanya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan disetiap rencana pengelolaan pembangunan yang tertuang dalam RZWP-3-K. Sesuai kebijakan yangberlaku, tahapan penyusunan dokumen KLHS juga cukup panjang sehingga diwajibkan disusun berjalan bersamaan dengan RZWP-3-K”. Berkat kerja keras Pokja pula dokumen KLHS RZWP-3-K Provinsi Papua Barat berjalan seiring dengan finalisasi dokumen RZWP-3-K.
 
Finalisasi Dokumen RZWP-3-K
 
Setelah melalui tahapan Permohonan Tanggapan dan/atau Saran pada bulan Desember 2018, Pokja melaksanakan FGD RZWP-3-K sebagai bentuk kesepakatan akhir oleh Pokja terhadap Dokumen Final dan Ranperda yang telah difinalisasi. Pada bulan Februari 2019, dalam kegiatan FGD ini Pokja menyepakati bahwa dengan luas wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Papua Barat 10.658.862,35 ha, dialokasikan sebagai kawasan konservasi seluas 39 %, kawasan pemanfaatan umum seluas 60 % dan alur laut 1%. Persentase luas alokasi ruang kawasan konservasi tesebut menjadikan Papua Barat sebagai Provinsi urutan ke-3 di Indonesia yang memiliki kawasan konservasinya lebih luas disbanding dengan kawasan pemanfaatan umum dan alur lautnya.

Saat ini, jika tidak ada halangan, Ranperda RZWP-3-K Provinsi Papua Barat akan dibahas di DPR Provinsi Papua Barat pada bulan Juni 2019. Melalui Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat yang mengkawal proses ini, dapat dipastikan kebutuhan pra-pembahasan Ranperda dipenuhi dan prosesnya berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap menjadi provinsi ke 22 yang memiliki Perda RZWP-3-K, menyusul 21 provinsi lain di Indonesia yang sudah mengesahkan Perda RZWP-3-K.
 

Proses penjaringan masukan terhadap peta tematik oleh stakeholder terkait saat Konsultasi Publik Dokumen Awal. Proses ini difasiltasi langsung oleh Pokja yang dibagi berdasarkan kelompok
© USAID SEA/Inayah Enlarge
Hasil akhir peta RZWP3K Provinsi Papua Barat yang telah disepakati oleh semua stakeholder
© USAID SEA/Peta RZWP3K Provinsi Papua Barat Enlarge

Comments

blog comments powered by Disqus